Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif terhadap substansi serta arah kebijakan kedua ranperda tersebut.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait ruang lingkup dan substansi Ranperda, sehingga proses pembahasannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Muhammad Nasir.
Menurutnya, Ranperda Perbukuan dan Literasi memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan budaya baca di masyarakat serta memperkuat ekosistem literasi daerah. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perbukuan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan dalam penguatan budaya literasi masyarakat, termasuk mendorong ketersediaan dan pengembangan perbukuan yang merata di daerah,” katanya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup Ranperda Pengarusutamaan Gender yang diarahkan untuk memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
Muhammad Nasir menambahkan, penerapan pengarusutamaan gender menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan OPD turut menyampaikan dukungan sekaligus masukan teknis terhadap penyusunan kedua ranperda. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan dapat implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, tentu kami ingin terbangun sinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga penyusunan kedua ranperda dapat dilakukan secara optimal, serta mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif terhadap substansi serta arah kebijakan kedua ranperda tersebut.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait ruang lingkup dan substansi Ranperda, sehingga proses pembahasannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Muhammad Nasir.
Menurutnya, Ranperda Perbukuan dan Literasi memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan budaya baca di masyarakat serta memperkuat ekosistem literasi daerah. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem perbukuan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ranperda ini diharapkan menjadi landasan dalam penguatan budaya literasi masyarakat, termasuk mendorong ketersediaan dan pengembangan perbukuan yang merata di daerah,” katanya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup Ranperda Pengarusutamaan Gender yang diarahkan untuk memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
Muhammad Nasir menambahkan, penerapan pengarusutamaan gender menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan OPD turut menyampaikan dukungan sekaligus masukan teknis terhadap penyusunan kedua ranperda. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan dapat implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, tentu kami ingin terbangun sinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga penyusunan kedua ranperda dapat dilakukan secara optimal, serta mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin