Dirinya menyayangkan unjuk rasa selama 2 hari, yakni 8 dan 9 Oktober 2020 itu mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas milik pemerintah daerah. Kendati perbaikannya dipastikan menggunakan APBD. "Mahasiswa kan bilang, fasilitas infrastruktur itu kan dari rakyat. Uangnya juga dari rakyat melalui pajak," ujarnya.
DPRD, lanjut Sabaruddin, tidak pernah alergi atau pun menolak demonstasi. Bahkan terbuka dan mengapresiasi setiap aksi mahasiswa. Terlebih menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. "Yang penting tertib, jaga keamanan dan tidak merusak. Kalau merusak kan lain sudah konteksnya," sambung Sabaruddin.[ADV]
Penulis: Hendra
Editor : Rusdi
Dirinya menyayangkan unjuk rasa selama 2 hari, yakni 8 dan 9 Oktober 2020 itu mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas milik pemerintah daerah. Kendati perbaikannya dipastikan menggunakan APBD. "Mahasiswa kan bilang, fasilitas infrastruktur itu kan dari rakyat. Uangnya juga dari rakyat melalui pajak," ujarnya.
DPRD, lanjut Sabaruddin, tidak pernah alergi atau pun menolak demonstasi. Bahkan terbuka dan mengapresiasi setiap aksi mahasiswa. Terlebih menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. "Yang penting tertib, jaga keamanan dan tidak merusak. Kalau merusak kan lain sudah konteksnya," sambung Sabaruddin.[ADV]
Penulis: Hendra
Editor : Rusdi