Fraksi di DPRD Balikpapan Soroti Penyertaan Modal dan Akuntabilitas Bansos

KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Perolehan pajak, penyertaan modal hingga akuntabilitas penyaluran bantuan sosial menjadi sorotan mayoritas fraksi di DPRD Balikpapan. Saat ini, APBD Perubahan 2020 tengah dalam pembahasan bahas.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle membenarkan adanya sorotan fraksi-fraksi yang terjadi dalam rapat paripurna pada 7 September 2020 lalu.
"Iya benar. Saat itu fraksi-fraksi menyoal bantuan sosial. Perolehan pajak daerah dan penyertaan modal bagi PDAM dan BPD juga disoroti," kata Sabaruddin Panrecalle, Jumat (11/9/2020).
Lebih lanjut ia mengatakan, pernyataan fraksi itu disampaikan dalam pandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan APBD Perubahan 2020.
"Kan ada enam fraksi. Kalau Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan menyoroti pajak dan retribusi, penyertaan modal juga soal pendidikan," sebutnya.
Terlebih ada beberapa anggaran yang direncanakan sebesar Rp2,53 triliun justru turun pasca-refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Bahkan terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) hingga Rp200 miliar karena program tak berjalan.
"Kalau fraksi kami mempertanyakan SILPA terhadap anggaran penyertaan modal PDAM maupun BPD," sambungnya.
"Kami minta dibeberkan secara akuntabilitas dan penjelasan yang lebih detail pada masyarakat kota Balikpapan," imbuhnya.
Anggaran penanganan Covid-19 tak lepas dari sorotan. Mengingat nilainya yang cukup besar yakni Rp136 miliar. Sementara kasus pandemi di Balikpapan semakin tinggi. (Adv)

Penulis: Hendra
Editor :Bambang Irawan