"Sudah ada RDP Senin lalu (9 Desember 2019). Informasinya tidak dibangun Supermal, tapi diubah jadi ITC seperti di Jakarta, pelaku UMKM juga bisa diakomodir," kata Johny Ng, Kamis (12/12/2019).
Saat RDP, lanjut Johny, pihaknya kembali meminta kejelasan atas pengganti Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kantor Lurah Mekarsari yang turut dibongkar. "Kami mau tahu, bagaimana kelanjutannya, karena kantor pengganti tak kunjung terealisasi," ujarnya.
Ada dua pilihan atau opsi dalam penggantian gedung kantor pemerintah. Opsi pertama dibangunkan kantor baru dan opsi kedua berupa penggantian dengan uang.
"Makanya kami cari tahu bagaimana status hukumnya atas dua opsi itu. Jika diganti dengan uang, maka BPKAD yang menghitung berapa taksiran harga bangunan saat itu," sambungnya.
Sedangkan bila dibangun gedung baru, maka pembangunannya dilakukan oleh pengembang dari Sinar Balikpapan Development. "Tapi pemkot mengaku kesulitan lahan untuk lokasi pembangunan gedung," ungkapnya.
Selain itu, Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengharuskan pihak investor membangun kembali kedua gedung pemerintah yang telah dibongkar. Bahkan berpotensi pelanggaran bila diganti dengan uang.
"Kami minta dan kasih waktu BPKAD untuk kroscek ke BPK, apakah dibangun kembali atau bisa diganti uang. Supaya tidak timbul permasalahan," imbuhnya.
Disinggung kembali mengenai perubahan segmen, politikus Partai Golkar ini menyebut tidak masalah apabila juga mengakomodir pelaku UMKM dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Apalagi Balikpapan mau jadi penyangga ibu kota negara dan di kawasan itu belum ada pusat perbelanjaan sebagai pengembangan ekonomi. Jadi bagus saja kalau dibangun. Jangan ditunda lagi," tandasnya.
Penulis/Editor : Hendra
