"Alhamdulillah, jalannya bisa ditempuh walaupun masih banyak yang harus diperbaiki," jawab Gubernur, Sabtu (12/7/2025) akhir pekan tadi.
Jalan-jalan rusak di sepanjang jalur padat itu, menurut Gubernur Harum memang harus segera diperbaiki agar lalu lintas menjadi lancar, cepat dan hemat.
Kondisi jalan rusak, selain akan menyebabkan banyak kecelakaan juga akan memperlambat waktu tempuh dan kerusakan suku cadang kendaraan. Hal ini menyebabkan aktivitas tidak efisien dan efektif waktu.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Harum bahkan sudah berjuang dan bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo agar pemerintah pusat segera membuka alokasi untuk pemeliharaan jalan di Kaltim yang masih terblokir di APBN.
Untuk jalur Samarinda - Bontang ini Gubernur menyebut ada alokasi APBN sekitar Rp45 miliar. Namun yang bisa digunakan baru sekitar Rp6 miliar.
Menteri PU Dody Hanggodo sendiri menyarankan agar Pemprov Kaltim bisa terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
"Saya sudah bertemu Pak Menteri PU beberapa waktu lalu. Makanya hari ini kami membawa Balai Jalan (BBPJN) untuk melihat kondisi jalan di sini. Kita harap bisa segera diperbaiki dan mulus," ungkap Gubernur.
Dia berharap blokir APBN untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional di Kaltim segera dibuka sehingga pembangunan bisa dilakukan tahun ini.
Jalan yang mulus dan nyaman akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas jasa maupun ekonomi dan aktivitas lainnya, sehingga secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan ini sangat penting bagi jalur lintas Bontang, sebagian Kutai Kartanegara, Kutai Timur hingga Berau di wilayah paling utara.
Kunjungan kerja ke utara juga diikuti Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan para pimpinan OPD terkait Pemprov Kaltim. (*/sul/ky)
