"Indeks kerawanan pemilu di Kaltim tinggi, Kaltim sendiri masuk di urutan kelima dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia," ungkap Yulia Parlina.
Untuk Kota Bontang sendiri, IKP masuk dalam kategori sedang dengan skor 30,49 persen, Yulia menjelaskan bahwa dimensi sosial politik di Bontang memiliki persentase 47,13 persen, dengan otoritas penyelenggara pemilu dan ASN yang masih sangat mempengaruhi IKP. Selain itu, persentase penyelenggaraan pemilu mencapai 46,04 persen , kontestasi 37,06 persen, dan partisipasi 0 persen.
"Yang paling tinggi ada pada dimensi politik 47,13 persen. di mana artinya ada banyak persoalan di teman-teman penyelenggara bagaimana mengimplementasikan semua tahapan," tambahnya.
Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menyatakan bahwa IKP merupakan alarm bagi seluruh pihak terkait, bukan hanya penyelenggara, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing agar pemilihan dapat berjalan dengan baik.
"IKP itu sebagai alarm atau warning dalam menyadarkan para pihak, bukan hanya untuk para penyelenggara tapi pada pemangku kepentingan. Kita harus sepakat bahwa penyelenggara pemilu itu harus didukung semua pihak, dengan melaksanakan perannya masing-masing," ujar Aldy.
Aldy menegaskan bahwa Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan dan penindakan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Pentingnya koordinasi dan komunikasi aktif antara Bawaslu dan KPU menjadi kunci untuk meminimalisir potensi kerawanan.
"Suksesnya pemilihan menjadi tugas kita bersama. Ayo sama-sama kita sebarkan kedamaian dan kesejukan menjelang Pilkada 2024," ajak Ketua Bawaslu Bontang.
Editor: Supiansyah
