Dengan adanya pengurangan
lahan dikarenakan pembangunan yang diperkirakan bersifat masif dan perpindahan
penduduk berupa migrasi masuk yang besar-besaran akan terjadi, maka kondisi
ketahanan pangan di daerah ibukota baru perlu menjadi suatu perhatian. Beberapa
opsi mulai dari menjadikan Kalimantan Timur itu sendiri sebagai penyangga pangan
ibukota, maupun menjadikan provinsi di sekitarnya sudah mulai dipertimbangkan. Opsi-opsi
untuk menyangga pangan ibukota baru harus mulai dipersiapkan dengan matang dan
masukan yang berdasarkan data akurat diperlukan untuk itu. Setidaknya,
penyangga pangan ibukota harus mampu menjadi mandiri dan memiliki kelebihan
produksi untuk disalurkan ke ibukota baru nantinya. Berikut data yang
diharapkan dapat menjadi acuan dalam memilih daerah penyangga pangan ibukota
baru.

Pertama, akan dilihat
data mengenai bahan makanan pokok terbesar, yaitu padi. Berdasarkan data
produksi padi oleh Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa produksi paling
tinggi dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan tren yang
cenderung meningkat dan disusul oleh Kalimantan Barat (Kalbar). Di peringkat
ketiga ada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kemudian disusul provinsi
ibukota baru, yaitu Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tren produksi yang
menurun.

Jika dilihat dari data
luas panen padi paling mutakhir, yaitu menggunakan KSA, yang dirilis BPS pada
tahun 2018, dapat dilihat bahwa Kaltim memiliki produktivitas tertinggi, tapi
luas panen yang masih sedikit. Lain halnya pada Kalsel, di mana
produktivitasnya cukup baik dan dibarengi dengan luas panen yang terbesar di
Pulau Kalimantan. Hal ini membuat produksi di Kalsel menjadi yang terbesar.
Setelah melihat kondisi
produksi, harus dilihat juga apakah produksi tersebut sudah cukup untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi. Apabila pada bagian sebelumnya hanya dilihat
produksi padi, maka produksi yang dimaksud pada bagian ini adalah produksi
serealia dan umbi-umbian utama (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Berikut
peta rasio konsumsi terhadap produksi Pulau Kalimantan tahun 2018 yang dirilis
oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP).


Berdasarkan peta di atas,
didapat bahwa kebanyakan wilayah di Kalimatan berada pada kondisi defisit
rendah, sedang, dan tinggi. Di Kaltim, rasio justru berada pada kondisi defisit
tinggi. Performa terbaik terdapat di Kalsel, di mana semua daerahnya termasuk
pada kategori surplus, baik sedang maupun tinggi. Dengan surplusnya konsumsi
terhadap produksi, maka daerah tersebut bisa melakukan ekspor ke luar daerah,
baik ke luar negeri ataupun nantinya dijadikan penyangga ibukota baru, apalagi
didorong dengan keadaan di ibukota baru yang memiliki defisit.
Selanjutnya, jika dilihat
dari data ketahanan pangan berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) komposit
yang dirilis oleh BKP sebagai suatu indikator gentingnya kondisi pangan di
suatu daerah, dengan dikelompokkannya daerah-daerah berdasarkan prioritas mulai
dari 1 (sangat diprioritaskan, genting) sampai dengan 6 (tidak diprioritaskan,
sudah baik). Berikut peta ketahanan pangan yang terakhir dirilis oleh BKP,
yaitu untuk tahun 2018.


Berdasarkan peta di atas,
dapat dilihat bahwa sebenarnya untuk sebagian besar Kalimantan memiliki
kerentanan/ketahanan yang cukup mumpuni. Yang paling baik adalah di Kalsel dan
juga Kaltara.
Jadi, berdasarkan data di
atas, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijadikan suatu rekomendasi untuk
menyangga pangan ibukota baru, yaitu Kalimantan Timur nantinya. Hal ini
diperkuat dengan produksi dan produktivitas padinya yang besar dan memiliki
tren yang positif didukung dengan luas lahan terbesar di Pulau Kalimantan,
rasio konsumsi dan produksi yang surplus, serta kerentanan pangannya yang
memiliki indikator terbaik karena memiliki prioritas pada hampir semua
kabupaten/kotanya dan memiliki tren yang baik. Dengan melihat potensi yang
besar itu, sudah sepatutnya Kalimantan Selatan dilirik untuk menjadi penyangga
pangan ibukota baru agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.