Dari hasil evaluasi pembangunan
dalam segi perspektif gender di Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan
beberapa indikator di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka
IPG Kaltim sebesar 85,62 persen dengan kata lain angka ini
menggambarkan masih terdapatnya gap antara laki-laki dan perempuan di provinsi
Kalimantan Timur, baik dalam segi kesehatan reproduksi, perberdayaan dan
aktivitas ekonomi. Adapun angka IDG Kaltim sebesar 56,64 persen lebih
rendah dari IDG nasional sebesar 71,74 persen, angka ini menunjukkan bahwa
tingkat pemberdayaan perempuan di Kaltim dalam dunia politik dan
ekonomi masih jauh dari harapan.
Masih banyak tantangan yang harus
dihadapi pemerintah daerah kaltim dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk
mencapai kesetaraan gender. Hal yang mendasar adalah bagaimana mengubah sikap
permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan. Dilihat
dari data Susenas tahun 2018, persentase perempuan usia 15 tahun keatas yang
tidak memiliki ijazah sejumlah 13,71% lebih besar dibandingkan laki-laki yang
berjumlah 10,21%. Tingkat pendidikan akan berkorelasi dan berbanding lurus
dengan kondisi tingkat perekonomian dan kesejahteraannya karena dengan tingkat
pendidikan yang rendah maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, menduduki
jabatan-jabatan strategis baik di perusahaan, pemerintahan maupun parlemen juga
rendah.
Pada aspek ketenagakerjaan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak meningkat hanya berada
pada kisaran 42,33 persen. Hal ini berarti pasokan tenaga kerja perempuan usia kerja
yang terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa tidak mencapai separuh
dari jumlah seluruh perempuan usia kerja yang ada di Kaltim. Peningkatan
kapabilitas perempuan ini juga tercermin dari tingkat pendapatannya, rendahnya
pendapatan dan kurangnya akses dalam perekonomian membuat terbatasnya ruang
gerak perempuan. Rata-rata upah buruh/karyawan perempuan sebesar 2,21 juta
rupiah per bulan lebih rendah dari upah laki-laki yang mencapai 2,91 juta
rupiah per bulan atau dengan kata lain kesenjangan upah menurut gender di
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 32 persen. Masih kuatnya budaya patriarki
merupakan salah satu penyebab kaum perempuan sulit mengakses pekerjaan,
pendidikan dan aktulisasi diri.
Di dunia politik, ketimpangan
gender tampak dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan di
kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keikutsertaan
perempuan dalam parlemen pada tahun 2017 hanya 10,91 persen. Angka ini masih
jauh dari target minimal 30 persen, sesuai dengan penelitian Perserikatan
Bangsa- Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen
memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas
keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Terbatasnya jumlah
perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan bagi anggota parlemen
perempuan yangmana harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan
kapasitas mereka dalam memengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin
hak-hak perempuan dan masyarakat. Oleh sebab itu, perempuan yang akan terjun ke
dunia politik harus mempersiapkan diri dengan kapasitas dan kompetensi agar
mampu bersaing dengan laki-laki di parlemen. Kaum perempuan yang berkecipung
dalam partai politik harus aktif dalam kepengurusan partai politik sebagai
langkah awal pembekalan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam berpolitik.
Dalam rangka untuk mencapai target ke lima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau ustainable Development Goals (SDGs)
di Provinsi Kalimantan Timur terkait kesetaraan gender maka pemerintah daerah kaltim perlu memutus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di segala aspek. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk eksploitasi seksual serta berbagai jenis eskploitasi lainnya. Menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa. Sehingga perempuan di Kaltim mampu bersaing dan menujukkan kemampuannya.
Terlepas dari semua kekurangan
dan keterbatasan perempuan. Bila dulu perempuan beraktivitas hanya disekitaran
keluarga dan rumah tangga, kini perempuan juga harus bisa berperan aktif dalam setiap
bidang pekerjaan dan profesi. Sehingga optimise akan pembangunan daerah yang
bertumpu pada semua pihak akan terselenggara dengan baik. Dukungan semua pihak
tetap diperlukan agar keseimbangan dapat terjadi dan terus disempurnakan,
saling mengisi dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.
Dari hasil evaluasi pembangunan
dalam segi perspektif gender di Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan
beberapa indikator di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka
IPG Kaltim sebesar 85,62 persen dengan kata lain angka ini
menggambarkan masih terdapatnya gap antara laki-laki dan perempuan di provinsi
Kalimantan Timur, baik dalam segi kesehatan reproduksi, perberdayaan dan
aktivitas ekonomi. Adapun angka IDG Kaltim sebesar 56,64 persen lebih
rendah dari IDG nasional sebesar 71,74 persen, angka ini menunjukkan bahwa
tingkat pemberdayaan perempuan di Kaltim dalam dunia politik dan
ekonomi masih jauh dari harapan.
Masih banyak tantangan yang harus
dihadapi pemerintah daerah kaltim dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk
mencapai kesetaraan gender. Hal yang mendasar adalah bagaimana mengubah sikap
permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan. Dilihat
dari data Susenas tahun 2018, persentase perempuan usia 15 tahun keatas yang
tidak memiliki ijazah sejumlah 13,71% lebih besar dibandingkan laki-laki yang
berjumlah 10,21%. Tingkat pendidikan akan berkorelasi dan berbanding lurus
dengan kondisi tingkat perekonomian dan kesejahteraannya karena dengan tingkat
pendidikan yang rendah maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, menduduki
jabatan-jabatan strategis baik di perusahaan, pemerintahan maupun parlemen juga
rendah.
Pada aspek ketenagakerjaan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak meningkat hanya berada
pada kisaran 42,33 persen. Hal ini berarti pasokan tenaga kerja perempuan usia kerja
yang terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa tidak mencapai separuh
dari jumlah seluruh perempuan usia kerja yang ada di Kaltim. Peningkatan
kapabilitas perempuan ini juga tercermin dari tingkat pendapatannya, rendahnya
pendapatan dan kurangnya akses dalam perekonomian membuat terbatasnya ruang
gerak perempuan. Rata-rata upah buruh/karyawan perempuan sebesar 2,21 juta
rupiah per bulan lebih rendah dari upah laki-laki yang mencapai 2,91 juta
rupiah per bulan atau dengan kata lain kesenjangan upah menurut gender di
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 32 persen. Masih kuatnya budaya patriarki
merupakan salah satu penyebab kaum perempuan sulit mengakses pekerjaan,
pendidikan dan aktulisasi diri.
Di dunia politik, ketimpangan
gender tampak dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan di
kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keikutsertaan
perempuan dalam parlemen pada tahun 2017 hanya 10,91 persen. Angka ini masih
jauh dari target minimal 30 persen, sesuai dengan penelitian Perserikatan
Bangsa- Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen
memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas
keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Terbatasnya jumlah
perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan bagi anggota parlemen
perempuan yangmana harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan
kapasitas mereka dalam memengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin
hak-hak perempuan dan masyarakat. Oleh sebab itu, perempuan yang akan terjun ke
dunia politik harus mempersiapkan diri dengan kapasitas dan kompetensi agar
mampu bersaing dengan laki-laki di parlemen. Kaum perempuan yang berkecipung
dalam partai politik harus aktif dalam kepengurusan partai politik sebagai
langkah awal pembekalan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam berpolitik.
