Namun akan lain halnya, jika dalam materi Rancangan Undang Penyadapan
tersebut justru mengebiri hak penyadapan yang sudah ada pada Lembaga Negara,
yang dalam hal ini adalah Lembaga KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Kita
ketahui bahwa salah satu keberhasilan dari Lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya
untuk memberantas korupsi adalah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT ) yang
tentu didasarkan kepada Penyadapan terlebih dahulu .
Saya sangat kwatir jika dengan Rancangan
Undang-Undang Penyadapan tersebut justru meghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan
penyadapan, masyarakat akan berduka dan masyarakat akan menganggap bahwa Pemerintah
Indonesia dibawah pimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden RI, tidak serius untuk memberantas
korupsi sebab KPK sangat akan berkurang fungsinya dengan hilangnya kewenangan untuk
melakukan penyadapan tersebut.
Mungkin kita masih perlu mengingat
lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 2017, yang dalam salah satu pasalnya memperbolehkan
mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Oleh karenanya apabila
Negara ( Eksekutif dan legislative) menganggap Negara sudah mengalami darurat korupsi,
maka seharusnnya pasal dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang memperbolehkan
mantan koruptor ikut dalam Pemilu Legislatif, tidak perlu terjadi .Atas hal tersebut,
sangat diapresiasi, kegigihan KPU RI selaku Lembaga yang membidangi Pemilihan Umum, yang masih menginginkan agar dalam Pemilihan Umum
2019, para mantan koruptor tidak boleh ikut dalam kontertasi, yang pada akhirnya KPU mengeluarkan PKPU No.
20 tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) huruf (h) dan pada akhirnya mendapat
persetujuan dari Pemerintah.
Namun sangat disayangkan, niat baik
para komisioner KPU agar Pemilihan umum 2019 terbebas dari paramantan koruptor,
terpaksa kandas melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Dengan dibatalkannya
PKPU No. 20 tahun 2018, oleh Mahkamah Agung,
Penulis bukan bermaksud menyalahkan Mahkamah Agung, karena dari sudut pandang ketatanegaraan, keputusan
Mahkamah Agung sudah sepatutnya, karena berdasarkan norma ketatanegaraan, Indonesia menganut azas, “ LexSiperiorDerogatLegi Interior “,atau peraturan yang dibawah tingkatannya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Demikian juga hal tentang RUU Penyadapan yang sudah dipersiapkan pemerintah
dalam hal ini oleh Kementerian hokum dan Ham, sebaiknya RUU ini jangan sampai mengebiri
kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, sebab salah satu kunci kesuksesan
KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi adalah melalui kewenangan
untuk melakukan penyadapan, sebagai mana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf
(a) Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Serta harus juga dipahami bahwa apabila dalam
RUU tentang penyadapan , terkandung pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan,
maka kita akan melihat pergumulan kembali yang tidak kalah sengitnya dengan pergumulan
antara kandungan PKPU No. 20 tahun 2018 dengan kandungan Undang-Undang No. 7
tahun 2017, sebab kembali akan menimbulkan pertentangan antara dua pendapat atau
kelompok yaitu apakah KPK tunduk dan taat terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2002 atau KPK harus tunduk dan taat
kepada Undang-Undang tentang Penyadapan. Apabila hal ini terulang kembali, maka
Mahkamah Konstitusi akan mengalahkan UU. No. 30 tahun 2002 dan menyatakan bahwa
KPK tidak dapat lagi melakukan penyadapan
berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dan harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang
tentang penyadapan apabila sudah disahkan kelak, hal ini terjadi karena system
ketatanegaraan Indonesia, menganut azas,
“ Lex Posterior DerogatLegi Priori “,yaitu hukum yang baru menyampingkan hukum
yang lama.
Beranjak dari pengalaman sebagaimana
diatas, sebaiknya jika Pemerintah benar-benar masih menginginkan keberadaan
KPK, untuk memberantas korupsi di Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat
selaku pembuat Undang-Undang hendaknya jangan sampai mengebiri kewenangan KPK untuk
melakukan penyadapan dan seandainya pun Dewan Perwakilan Rakyat tetap memaksakannya,maka
Presiden selaku pemberi persetujuan dalam pengesahan Undang-Undang, sebaiknya harus
berani menolaknya. Biarlah RUU tentang Penyadapan dibuat untuk keamanan Negara
saja.
OlehNasonNadeak, SH, MH
Pimpinan Law Office, “ NASON NADEAK, SH, MH & ASSOCIATES.
Jl.Sei Berantas No.10 Ruko
No.38 Samarinda Kalimantan Timur
Alamt Email :
[email protected]
Namun akan lain halnya, jika dalam materi Rancangan Undang Penyadapan
tersebut justru mengebiri hak penyadapan yang sudah ada pada Lembaga Negara,
yang dalam hal ini adalah Lembaga KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Kita
ketahui bahwa salah satu keberhasilan dari Lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya
untuk memberantas korupsi adalah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT ) yang
tentu didasarkan kepada Penyadapan terlebih dahulu .
Saya sangat kwatir jika dengan Rancangan
Undang-Undang Penyadapan tersebut justru meghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan
penyadapan, masyarakat akan berduka dan masyarakat akan menganggap bahwa Pemerintah
Indonesia dibawah pimpinan Bapak Jokowi selaku Presiden RI, tidak serius untuk memberantas
korupsi sebab KPK sangat akan berkurang fungsinya dengan hilangnya kewenangan untuk
melakukan penyadapan tersebut.
Mungkin kita masih perlu mengingat
lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 2017, yang dalam salah satu pasalnya memperbolehkan
mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Oleh karenanya apabila
Negara ( Eksekutif dan legislative) menganggap Negara sudah mengalami darurat korupsi,
maka seharusnnya pasal dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang memperbolehkan
mantan koruptor ikut dalam Pemilu Legislatif, tidak perlu terjadi .Atas hal tersebut,
sangat diapresiasi, kegigihan KPU RI selaku Lembaga yang membidangi Pemilihan Umum, yang masih menginginkan agar dalam Pemilihan Umum
2019, para mantan koruptor tidak boleh ikut dalam kontertasi, yang pada akhirnya KPU mengeluarkan PKPU No.
20 tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) huruf (h) dan pada akhirnya mendapat
persetujuan dari Pemerintah.
Namun sangat disayangkan, niat baik
para komisioner KPU agar Pemilihan umum 2019 terbebas dari paramantan koruptor,
terpaksa kandas melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Dengan dibatalkannya
PKPU No. 20 tahun 2018, oleh Mahkamah Agung,
Penulis bukan bermaksud menyalahkan Mahkamah Agung, karena dari sudut pandang ketatanegaraan, keputusan
Mahkamah Agung sudah sepatutnya, karena berdasarkan norma ketatanegaraan, Indonesia menganut azas, “ LexSiperiorDerogatLegi Interior “,atau peraturan yang dibawah tingkatannya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Demikian juga hal tentang RUU Penyadapan yang sudah dipersiapkan pemerintah
dalam hal ini oleh Kementerian hokum dan Ham, sebaiknya RUU ini jangan sampai mengebiri
kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, sebab salah satu kunci kesuksesan
KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi adalah melalui kewenangan
untuk melakukan penyadapan, sebagai mana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf
(a) Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Serta harus juga dipahami bahwa apabila dalam
RUU tentang penyadapan , terkandung pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan,
maka kita akan melihat pergumulan kembali yang tidak kalah sengitnya dengan pergumulan
antara kandungan PKPU No. 20 tahun 2018 dengan kandungan Undang-Undang No. 7
tahun 2017, sebab kembali akan menimbulkan pertentangan antara dua pendapat atau
kelompok yaitu apakah KPK tunduk dan taat terhadap Undang-Undang No. 30 tahun 2002 atau KPK harus tunduk dan taat
kepada Undang-Undang tentang Penyadapan. Apabila hal ini terulang kembali, maka
Mahkamah Konstitusi akan mengalahkan UU. No. 30 tahun 2002 dan menyatakan bahwa
KPK tidak dapat lagi melakukan penyadapan
berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dan harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang
tentang penyadapan apabila sudah disahkan kelak, hal ini terjadi karena system
ketatanegaraan Indonesia, menganut azas,
“ Lex Posterior DerogatLegi Priori “,yaitu hukum yang baru menyampingkan hukum
yang lama.
Beranjak dari pengalaman sebagaimana
diatas, sebaiknya jika Pemerintah benar-benar masih menginginkan keberadaan
KPK, untuk memberantas korupsi di Indonesia, maka Dewan Perwakilan Rakyat
selaku pembuat Undang-Undang hendaknya jangan sampai mengebiri kewenangan KPK untuk
melakukan penyadapan dan seandainya pun Dewan Perwakilan Rakyat tetap memaksakannya,maka
Presiden selaku pemberi persetujuan dalam pengesahan Undang-Undang, sebaiknya harus
berani menolaknya. Biarlah RUU tentang Penyadapan dibuat untuk keamanan Negara
saja.
OlehNasonNadeak, SH, MH
Pimpinan Law Office, “ NASON NADEAK, SH, MH & ASSOCIATES.
Jl.Sei Berantas No.10 Ruko
No.38 Samarinda Kalimantan Timur
