Ketua KPU Mahakam Ulu Florianus Nyurang mengatakan, penataan dapil yang kini
dirancang KPU Mahakam Ulu akan diuji ke publik secara terbuka dan transparan.
Uji publik dilakukan setelah sebelumnya melakukan rangkaian rapat kerja dengan
sejumlah stakeholder maupun rapat internal KPU Mahakam Ulu. "Rapat kerja
maupun rapat koordinasi dalam rangka penataan dapil dan alokasi kursi ini sudah
dua kali kami gelar. Kami juga sudah cukup banyak menerima masukan, namun
demikian uji publik ini tetap akan kami lakukan," kata Florianus Nyurang.
Anggota KPU Mahakam Ulu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Saaludin,
menambahkan bahwa usulan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Mahakam Ulu,
sudah dilakukan dengan memperhatikan tujuh prinsip penataan dapil. Tujuh
prinsip itu adalah; prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu
yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu
wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
"Dengan memperhatikan ketujuh prinsip tersebut, maka rancangan kami ada
tiga dapil dari lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pembagian kursi juga
kami lakukan dengan hasil yang cukup ideal dan proporsional," jelas
Saaludin.
Sebagaimana telah ditetapkan, lanjut Saal, kursi DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
tetap 20 kursi sebagaimana kursi yang ada sekarang. Sebagaimana UU Nomor 7
tahun 2017, daerah yang penduduknya di bawah 100.000 jiwa, maka kursi DPRD-nya
hanya 20 kursi. Penduduk Mahakam Ulu saat ini hanya 24.455 jiwa sebagaimana
Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri).
"DAK2 ini pulalah dasar kami menghitung Bilangan Pembagi Penduduk
(BPPd) sebagai dasar dalam penyusunan alokasi kursi ini, yaitu jumlah penduduk
dibagi jumlah kursi DPRD. BPPd Mahakam Ulu adalah 1.222," jelas Saal lebih
detail.
Dengan adanya uji publik yang bakal digelar Rabu, 7 Februari 2018 ini
diharapkan ada masukan-masukan dan usulan memperkuat rancangan penataan dapil
dan alokasi kursi yang sudah dirancang KPU Mahakam Ulu. "Jika pun ada
pihak parpol atau stakeholder punya usulan rancangan yang lain, tetap akan
diperhatikan dan dilanjutkan usulannya ke KPU Provinsi dan KPU RI. Tapi tetap
finalnya KPU RI yang akan tetapkan dapil ini melalui Surat Keputusannya,"
tandas Saaludin. @PPID_KPUMahulu
Ketua KPU Mahakam Ulu Florianus Nyurang mengatakan, penataan dapil yang kini
dirancang KPU Mahakam Ulu akan diuji ke publik secara terbuka dan transparan.
Uji publik dilakukan setelah sebelumnya melakukan rangkaian rapat kerja dengan
sejumlah stakeholder maupun rapat internal KPU Mahakam Ulu. "Rapat kerja
maupun rapat koordinasi dalam rangka penataan dapil dan alokasi kursi ini sudah
dua kali kami gelar. Kami juga sudah cukup banyak menerima masukan, namun
demikian uji publik ini tetap akan kami lakukan," kata Florianus Nyurang.
Anggota KPU Mahakam Ulu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Saaludin,
menambahkan bahwa usulan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Mahakam Ulu,
sudah dilakukan dengan memperhatikan tujuh prinsip penataan dapil. Tujuh
prinsip itu adalah; prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu
yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu
wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.
"Dengan memperhatikan ketujuh prinsip tersebut, maka rancangan kami ada
tiga dapil dari lima kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pembagian kursi juga
kami lakukan dengan hasil yang cukup ideal dan proporsional," jelas
Saaludin.
Sebagaimana telah ditetapkan, lanjut Saal, kursi DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
tetap 20 kursi sebagaimana kursi yang ada sekarang. Sebagaimana UU Nomor 7
tahun 2017, daerah yang penduduknya di bawah 100.000 jiwa, maka kursi DPRD-nya
hanya 20 kursi. Penduduk Mahakam Ulu saat ini hanya 24.455 jiwa sebagaimana
Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri).
"DAK2 ini pulalah dasar kami menghitung Bilangan Pembagi Penduduk
(BPPd) sebagai dasar dalam penyusunan alokasi kursi ini, yaitu jumlah penduduk
dibagi jumlah kursi DPRD. BPPd Mahakam Ulu adalah 1.222," jelas Saal lebih
detail.
Dengan adanya uji publik yang bakal digelar Rabu, 7 Februari 2018 ini
diharapkan ada masukan-masukan dan usulan memperkuat rancangan penataan dapil
dan alokasi kursi yang sudah dirancang KPU Mahakam Ulu. "Jika pun ada
pihak parpol atau stakeholder punya usulan rancangan yang lain, tetap akan
diperhatikan dan dilanjutkan usulannya ke KPU Provinsi dan KPU RI. Tapi tetap
finalnya KPU RI yang akan tetapkan dapil ini melalui Surat Keputusannya,"
tandas Saaludin. @PPID_KPUMahulu
