Pemprov Kaltim telah menunjuk PT Migas Mandiri Pratama (PT MMP) untuk turut mengelola blok migas tersebut. Sementara Pemkab Kukar telah menunjuk BUMD-nya, PT Tunggang Parangang yang belakangan membentuk PT Mahakam Gerbang Raja.
“Memang sudah ada pernyataan bersedia. Artinya deadline sudah terpenuh namun kami masih menunggu terbentuknya BUMD dari Pemkab Kukar. Kita masih menunggu sampai itu terbentuk,” kata Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi dalam penjelasan bersama di kantor Total Balikpapan, Minggu (31/12) malam tahun baru 2017.
Institusinya jelas Amin masih menunggu hasil kesepakatan soal pembagian hak PI 10 persen. Kabarnya formulasi pembagian sahamnya, 66,5 persen Pemprov Kaltim dan 33,5 persen Pemkab Kukar. Tapi, Pemkab Kukar belum menyetujui pembagian sesuai angka tersebut.
“Berapa persen (porsi) Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, itu pembicaraan kedua belah pihak. Kami tinggal menunggu hasilnya. Kami belum mendapatkannya (hasil kesepakatan),” kata dia.
Namun amin menggariskan, jika BUMD belum juga terbentuk pada 2018 ini maka yang mendapatkan kerugian adalah daerah. “Nggak ada batas waktu, tapi kalau belum ada BUMD belum bisa diberikan (jatah PI 10 persen). Jelas yang rugi pemerintah daerah tapi ini saya pastikan tidak menggangu kerja WK Mahakam,” tandasnya.
Amin meyakini, molornya penyelesaian kedua BUMD ini, akan merugikan kedua pemda sendiri. Ini lanjut dia, karena kewajiban pemegang hak PI 10 persen wajib menyetorkan Cash Call, keperluan uang tunai untuk keperluan operasi, untuk menjalankan proyek ini. Jika tidak segera dibayarkan, akan ditanggung PErtamnia dengan konsekuensi ada pemotongan sesuai pengeluaran Pertamina.
“Pemegang (PI) 10 persen, berkewajiban setor cash call,” kata dia.
Dia berharap, masalah ini selesai per 1 Januari 2018. Kalau mundur sampai 1 Januari 2019, berarti selama 2018, revenue dikurangi Cash Call yang sebelumnya ditanggung Pertamina, bukan daerah. (din)
Pemprov Kaltim telah menunjuk PT Migas Mandiri Pratama (PT MMP) untuk turut mengelola blok migas tersebut. Sementara Pemkab Kukar telah menunjuk BUMD-nya, PT Tunggang Parangang yang belakangan membentuk PT Mahakam Gerbang Raja.
“Memang sudah ada pernyataan bersedia. Artinya deadline sudah terpenuh namun kami masih menunggu terbentuknya BUMD dari Pemkab Kukar. Kita masih menunggu sampai itu terbentuk,” kata Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi dalam penjelasan bersama di kantor Total Balikpapan, Minggu (31/12) malam tahun baru 2017.
Institusinya jelas Amin masih menunggu hasil kesepakatan soal pembagian hak PI 10 persen. Kabarnya formulasi pembagian sahamnya, 66,5 persen Pemprov Kaltim dan 33,5 persen Pemkab Kukar. Tapi, Pemkab Kukar belum menyetujui pembagian sesuai angka tersebut.
“Berapa persen (porsi) Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, itu pembicaraan kedua belah pihak. Kami tinggal menunggu hasilnya. Kami belum mendapatkannya (hasil kesepakatan),” kata dia.
Namun amin menggariskan, jika BUMD belum juga terbentuk pada 2018 ini maka yang mendapatkan kerugian adalah daerah. “Nggak ada batas waktu, tapi kalau belum ada BUMD belum bisa diberikan (jatah PI 10 persen). Jelas yang rugi pemerintah daerah tapi ini saya pastikan tidak menggangu kerja WK Mahakam,” tandasnya.
Amin meyakini, molornya penyelesaian kedua BUMD ini, akan merugikan kedua pemda sendiri. Ini lanjut dia, karena kewajiban pemegang hak PI 10 persen wajib menyetorkan Cash Call, keperluan uang tunai untuk keperluan operasi, untuk menjalankan proyek ini. Jika tidak segera dibayarkan, akan ditanggung PErtamnia dengan konsekuensi ada pemotongan sesuai pengeluaran Pertamina.
“Pemegang (PI) 10 persen, berkewajiban setor cash call,” kata dia.
Dia berharap, masalah ini selesai per 1 Januari 2018. Kalau mundur sampai 1 Januari 2019, berarti selama 2018, revenue dikurangi Cash Call yang sebelumnya ditanggung Pertamina, bukan daerah. (din)
