"Target Dinkes dengan Dinas Sosial berbeda, selain peserta PBPU maka kebijakan ada di Dinas Sosial," jelasnya Rabu (13/7).
Berdasarkan data yang dimiliki Dinkes Berau, dari target 15.000 jiwa, program tersebut sudah terealisasi sebesar 77,2 persen, dan menyisakan sekira 2.000 jiwa lagi.
“Akan terus kita realisasikan hingga seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan," ucapnya.
Menurutnya, realisasi jaminan kesehatan dilakukan merata ke 13 kecamatan yang ada di Berau, sehingga tidak hanya terfokus kepada masyarakat yang berada di kawasan perkotaan saja. Pihaknya juga semakin gencar memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat adat terpencil.
"Jaminan kesehatan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat adalah hak, jadi sebisa mungkin kita akan memenuhi hak tersebut," lanjutnya.
Untuk mengikuti jaminan kesehatan juga tidak sulit. Yang pasti masyarakat harus memiliki KTP, KK dan surat pengantar keterangan dari pihak RT, Kelurahan ataupun Kepala Kampung. “Pemberian ini berproses baik sejauh ini,” tandasnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu harus berjalan, karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus disediakan oleh pemerintah.
"Tentunya kita berupaya hadir ditengah masyarakat, semua harus mendapat kesempatan jaminan kesehatan yang sama," pungkasnya. (*/kk)
"Target Dinkes dengan Dinas Sosial berbeda, selain peserta PBPU maka kebijakan ada di Dinas Sosial," jelasnya Rabu (13/7).
Berdasarkan data yang dimiliki Dinkes Berau, dari target 15.000 jiwa, program tersebut sudah terealisasi sebesar 77,2 persen, dan menyisakan sekira 2.000 jiwa lagi.
“Akan terus kita realisasikan hingga seluruh masyarakat mendapat jaminan kesehatan," ucapnya.
Menurutnya, realisasi jaminan kesehatan dilakukan merata ke 13 kecamatan yang ada di Berau, sehingga tidak hanya terfokus kepada masyarakat yang berada di kawasan perkotaan saja. Pihaknya juga semakin gencar memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat adat terpencil.
"Jaminan kesehatan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat adalah hak, jadi sebisa mungkin kita akan memenuhi hak tersebut," lanjutnya.
Untuk mengikuti jaminan kesehatan juga tidak sulit. Yang pasti masyarakat harus memiliki KTP, KK dan surat pengantar keterangan dari pihak RT, Kelurahan ataupun Kepala Kampung. “Pemberian ini berproses baik sejauh ini,” tandasnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu harus berjalan, karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang harus disediakan oleh pemerintah.
"Tentunya kita berupaya hadir ditengah masyarakat, semua harus mendapat kesempatan jaminan kesehatan yang sama," pungkasnya. (*/kk)