Kompleks Makam Sultan di Gunung Tabur Terendam Banjir

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, La Nyalla Mahmud Mattalitti pada Jumat dan Sabtu (14-15/1/2022) menyoroti tiga persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Berau.

Tiga hal yang menjadi sorotannya yakni, Pemkab Berau harus memberikan perhatian kepada pihak kesultanan yang ada, kedua adalah memerhatikan peninggalan sejarah yang ada di Berau agar tidak tergerus oleh zaman modern atau bahkan hilang begitu saja tanpa ada keseriusan dari Pemkab Berau. Serta ia meminta ketegasan kepada perusahaan yang beroperasi di Berau, terkait dengan Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat. “Saya jujur, saya suka dengan Berau, tapi tentu ada PR untuk pemkab disini,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut. “Saya minta senator dan Pemkab Berau untuk membantu pengawasan dalam pemberian CSR ini, agar seluruh perusahaan di Berau ini bisa menjalankan amanat undang undang tersebut,” tuturnya.

Ia juga menyorot soal adanya laporan area pemakaman para sultan di Gunung Tabur yang kerap terendam luapan air jika hujan. Hal ini menurutnya sama saja melecehkan para pahlawan yang berjuang dengan darah mereka.

Sehingga ia meminta dengan tegas perhatian dari Pemkab terhadap makam para pahlawan, sultan dan kerabat kesultanan, baik di Gunung Tabur maupun Sambaliung. “Belum ada perhatian serius dari pemkab. Padahal makam leluhur Sultan Gunung Tabur adalah makam yang menjadi bagian sejarah bangsa yang harus dijaga dan dirawat,” tegasnya.

Di sisi lain, La Nyalla menyorot soal kurang perhatiannya pemkab terhadap aset-aset peninggalan kesultanan, terlebih di Berau terdapat dua kesultanan besar yakni Gunung Tabur dan Sambaliung.

“Hal ini wajib saya sampaikan, saat ini kami mendorong agar DPR RI dan pemerintah pusat segera memutuskan Undang-Undang tentang Adat Kerajaan Nusantara agar dapat menjadi payung hukum lebih kuat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan untuk perbaikan museum dan keraton sudah dilakukan termasuk pemeliharaan aset secara perlahan, dan makam para sultan yang terendam banjir akan diupayakan secepatnya. “Anggarannya akan diambilkan dalam perubahan, nanti akan dibagi. Saya lupa anggarannya pasti. Tapi nanti kita akan dorong untuk pemugaran makam,” jelasnya.

Terkait dengan CSR perusahaan, ia berencana akan memanggil pihak perusahaan untuk dilakukan pembahasan.

“Kalau soal CSR ya, kita akan kawal, ini masukan yang cukup bagus. Sejauh ini seperti apa perusahaan ini, apakah tidak sampai ke masyarakat. Apalagi ini sudah sampai ke Ketua DPD RI,” pungkasnya.