Ia mengungkapkan, dengan tidak lolosnya pekerja lokal melalui tes medical check up, pihak perusahaan akan mendatangkan pekerja yang berasal dari luar daerah Berau.
“Itu yang dilaporkan kepada kami. Tentu akan ditindaklanjuti, agar hal-hal seperti ini tidak terus terjadi. Makanya, kami akan utus seorang dokter, untuk melakukan pengawasan kepada sejumlah klinik yang ada,” tuturnya pada Selasa (7/9).
Ia melanjutkan, selain dengan menunjuk dokter khusus, pihaknya juga menginstruksikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau untuk memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan terkait kegiatan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Berau.
“Dokter yang kami tunjuk nantinya akan mengawasi kegiatan medical check up di klinik-klinik yang telah ditentukan pihak perusahaan di Berau, agar perekrutan dapat dilakukan lebih objektif,” tuturnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Berau ini mengatakan, perusahaan yang akan melakukan medical check up kepada calon pekerja, nantinya akan dilakukan pengawasan. Karena selama ini, dalam melakukan tes medical check up, pihak klinik selalu menggunakan dokter masing-masing.
“Kedepan dokter yang kami tunjuk akan melakukan pengawasan beserta tim dari Disnaker. Agar semua kegiatan berjalan terbuka dan lebih objektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh manajemen perusahaan, baik itu sektor pertambangan maupun sektor perkebunan serta sektor lainnya, harus lebih mengutamakan pekerja lokal ketimbang pekerja dari luar daerah.
“Intruksi kami tentang penyerapan tenaga kerja lokal sudah sering kami sampaikan ke semua perusahaan. Harapannya, itu ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak perusahaan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Berau, Junaidi menjelaskan, pada dasarnya pihak perusahaan dapat melakukan rekrutmen karyawan sendiri dan bisa juga melalui Disnakertrans. Namun, terkait dengan pelaksanaan perekrutan merupakan hak dari internal perusahaan.
“Memang terkait medical check up ini kan hanya dokter yang dapat mengerti jadi kami mengusulkan ada dokter pendamping dari pihak Pemkab agar hasilnya terbuka,” jelas Junaidi.
Ia menambahkan, pihaknya masih akan melakukan rapat lanjutan bersama dengan perusahaan untuk membahas teknis pelaksanaan.
“Itu kan terkait penyakit yang diderita ya, apalagi untuk bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi nanti akan kami lakukan rapat dengan sejumlah perusahaan lagi. Begitu juga penempatan dokter khusus itu melakukan pengawasan. Segera akan kami lakukan,” pungkasnya.
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Rabu tanggal 8 September 2021