Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau.
Pengelolaan dana yang optimal juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi jemaah, baik yang akan berangkat maupun yang masih berada dalam daftar tunggu.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan sambutan dalam kegiatan Muzakarah Keuangan Haji yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi Keuangan dalam Pengelolaan Haji”, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi antara DPR RI, BPKH, pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk membahas tata kelola keuangan haji, termasuk penentuan biaya serta pemanfaatan dana yang disetorkan calon jemaah.
Hetifah mengatakan, dana haji merupakan amanah besar dari masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Sebab, dana tersebut berasal dari hasil kerja keras masyarakat yang telah menabung selama bertahun-tahun demi mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan haji setidaknya harus diukur melalui tiga aspek utama. Pertama, keamanan dana jemaah harus terjamin. Kedua, dana yang dikelola mampu menghasilkan nilai manfaat secara optimal. Ketiga, hasil pengelolaan tersebut benar-benar dirasakan oleh jemaah.
“Tiga ukuran keberhasilan yang harus kita pegang, apakah uang jemaah sudah aman, apakah dana tersebut menghasilkan manfaat yang optimal, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata oleh jemaah,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan BPKH tidak cukup hanya dilihat dari besarnya hasil investasi. Lebih penting lagi, pengelolaan dana harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, kepercayaan merupakan modal utama dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Hetifah juga menjelaskan bahwa penentuan biaya haji tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah. Berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan sebesar Rp98,47 juta per jemaah.
Namun, dari total biaya tersebut, jemaah hanya menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54,65 juta. Sementara sekitar Rp43,8 juta lainnya berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH.
Dengan komposisi tersebut, sekitar 55,5 persen biaya haji ditanggung langsung oleh jemaah, sedangkan 44,5 persen lainnya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Hetifah menjelaskan, nilai manfaat tersebut bukan dana yang muncul begitu saja, melainkan hasil pengelolaan setoran dana haji melalui berbagai instrumen investasi dan penempatan dana yang sesuai prinsip syariah.
“Artinya, keberhasilan BPKH dalam mengelola dana haji turut membantu meringankan beban biaya yang seharusnya dibayarkan oleh jemaah,” jelasnya.
Dengan kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah, menurutnya, tanggung jawab pengelolaan dana haji sangat besar. Karena itu, prinsip kehati-hatian harus tetap menjadi landasan agar kebijakan pembiayaan saat ini tidak membebani jemaah pada masa mendatang.
Ia mengibaratkan pengelolaan dana haji seperti merawat pohon. Dana pokok harus tetap terjaga agar dapat terus menghasilkan manfaat secara berkelanjutan.
“Kita tidak hanya ingin menjaga pohonnya tetap hidup, tetapi juga ingin pohon tersebut berbuah lebat. Buahnya bisa kita nikmati, tetapi pohonnya harus tetap sehat,” katanya.
Selain itu, Hetifah menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam pemanfaatan dana haji. Menurutnya, pemerintah dan BPKH harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan jemaah yang segera berangkat dengan calon jemaah yang masih harus menunggu bertahun-tahun.
Keduanya memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan dana haji. Karena itu, kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan keberlanjutan dana sekaligus kualitas pelayanan bagi jemaah.Dalam pembahasan biaya haji bersama pemerintah, Hetifah menyebut Komisi VIII DPR RI turut mencermati setiap komponen pembiayaan, termasuk biaya penerbangan dan penggunaan bahan bakar pesawat atau avtur.
Menurutnya, efisiensi harus terus diupayakan agar tidak terjadi pembebanan biaya tambahan kepada jemaah akibat kenaikan komponen pembiayaan yang sebenarnya masih dapat dikendalikan.
Namun, upaya penghematan tidak boleh mengorbankan kenyamanan maupun keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Hetifah mengungkapkan, rata-rata biaya pelunasan haji pada 2026 tercatat sebesar Rp23,02 juta per jemaah, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp26,43 juta. Penurunan tersebut disebut mencapai sekitar Rp3,38 juta per jemaah.
Selain itu, terdapat dukungan subsidi dari pemerintah sebesar Rp3,2 juta dan saldo virtual account jemaah yang akan berangkat dengan rata-rata sekitar Rp3,4 juta.
Ia menilai, penurunan biaya tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama keluarga yang telah menabung selama bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji.
Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak boleh hanya diukur dari rendahnya biaya yang dibayarkan jemaah.
“Yang kita inginkan sebenarnya bukan sekadar menurunkan biaya haji, tetapi juga memastikan kualitas pelayanannya tidak ikut menurun. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hetifah mendorong penguatan sinergi antara DPR RI, pemerintah melalui Kementerian Haji, BPKH, serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPR harus berjalan seiring dengan upaya BPKH meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Transparansi juga perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana haji.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Muzakarah Keuangan Haji yang dinilai dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, hingga kritik secara langsung kepada pihak terkait.
Dengan adanya forum tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut memberikan masukan terhadap perbaikan pengelolaan dana haji.
Hetifah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah, terutama lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
Perhatian tersebut mencakup penyediaan akomodasi yang nyaman, makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera jemaah, serta pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam muzakarah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat.
“Ke depan, saya ingin penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih mudah, nyaman, dan bermartabat. Kita membutuhkan berbagai masukan agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pengelolaan dana yang optimal juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi jemaah, baik yang akan berangkat maupun yang masih berada dalam daftar tunggu.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan sambutan dalam kegiatan Muzakarah Keuangan Haji yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi Keuangan dalam Pengelolaan Haji”, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi antara DPR RI, BPKH, pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk membahas tata kelola keuangan haji, termasuk penentuan biaya serta pemanfaatan dana yang disetorkan calon jemaah.
Hetifah mengatakan, dana haji merupakan amanah besar dari masyarakat yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Sebab, dana tersebut berasal dari hasil kerja keras masyarakat yang telah menabung selama bertahun-tahun demi mewujudkan keinginan beribadah ke Tanah Suci.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan haji setidaknya harus diukur melalui tiga aspek utama. Pertama, keamanan dana jemaah harus terjamin. Kedua, dana yang dikelola mampu menghasilkan nilai manfaat secara optimal. Ketiga, hasil pengelolaan tersebut benar-benar dirasakan oleh jemaah.
“Tiga ukuran keberhasilan yang harus kita pegang, apakah uang jemaah sudah aman, apakah dana tersebut menghasilkan manfaat yang optimal, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata oleh jemaah,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan BPKH tidak cukup hanya dilihat dari besarnya hasil investasi. Lebih penting lagi, pengelolaan dana harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, kepercayaan merupakan modal utama dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Hetifah juga menjelaskan bahwa penentuan biaya haji tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah. Berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan sebesar Rp98,47 juta per jemaah.
Namun, dari total biaya tersebut, jemaah hanya menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54,65 juta. Sementara sekitar Rp43,8 juta lainnya berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji oleh BPKH.
Dengan komposisi tersebut, sekitar 55,5 persen biaya haji ditanggung langsung oleh jemaah, sedangkan 44,5 persen lainnya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Hetifah menjelaskan, nilai manfaat tersebut bukan dana yang muncul begitu saja, melainkan hasil pengelolaan setoran dana haji melalui berbagai instrumen investasi dan penempatan dana yang sesuai prinsip syariah.
“Artinya, keberhasilan BPKH dalam mengelola dana haji turut membantu meringankan beban biaya yang seharusnya dibayarkan oleh jemaah,” jelasnya.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Dengan kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah, menurutnya, tanggung jawab pengelolaan dana haji sangat besar. Karena itu, prinsip kehati-hatian harus tetap menjadi landasan agar kebijakan pembiayaan saat ini tidak membebani jemaah pada masa mendatang.
Ia mengibaratkan pengelolaan dana haji seperti merawat pohon. Dana pokok harus tetap terjaga agar dapat terus menghasilkan manfaat secara berkelanjutan.
“Kita tidak hanya ingin menjaga pohonnya tetap hidup, tetapi juga ingin pohon tersebut berbuah lebat. Buahnya bisa kita nikmati, tetapi pohonnya harus tetap sehat,” katanya.
Selain itu, Hetifah menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam pemanfaatan dana haji. Menurutnya, pemerintah dan BPKH harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan jemaah yang segera berangkat dengan calon jemaah yang masih harus menunggu bertahun-tahun.
Keduanya memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan dana haji. Karena itu, kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan keberlanjutan dana sekaligus kualitas pelayanan bagi jemaah.Dalam pembahasan biaya haji bersama pemerintah, Hetifah menyebut Komisi VIII DPR RI turut mencermati setiap komponen pembiayaan, termasuk biaya penerbangan dan penggunaan bahan bakar pesawat atau avtur.
Menurutnya, efisiensi harus terus diupayakan agar tidak terjadi pembebanan biaya tambahan kepada jemaah akibat kenaikan komponen pembiayaan yang sebenarnya masih dapat dikendalikan.
Namun, upaya penghematan tidak boleh mengorbankan kenyamanan maupun keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Hetifah mengungkapkan, rata-rata biaya pelunasan haji pada 2026 tercatat sebesar Rp23,02 juta per jemaah, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp26,43 juta. Penurunan tersebut disebut mencapai sekitar Rp3,38 juta per jemaah.
Selain itu, terdapat dukungan subsidi dari pemerintah sebesar Rp3,2 juta dan saldo virtual account jemaah yang akan berangkat dengan rata-rata sekitar Rp3,4 juta.
Ia menilai, penurunan biaya tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat, terutama keluarga yang telah menabung selama bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji.
Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak boleh hanya diukur dari rendahnya biaya yang dibayarkan jemaah.
“Yang kita inginkan sebenarnya bukan sekadar menurunkan biaya haji, tetapi juga memastikan kualitas pelayanannya tidak ikut menurun. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hetifah mendorong penguatan sinergi antara DPR RI, pemerintah melalui Kementerian Haji, BPKH, serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPR harus berjalan seiring dengan upaya BPKH meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Transparansi juga perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana haji.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Muzakarah Keuangan Haji yang dinilai dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, hingga kritik secara langsung kepada pihak terkait.
Dengan adanya forum tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut memberikan masukan terhadap perbaikan pengelolaan dana haji.
Hetifah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah, terutama lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
Perhatian tersebut mencakup penyediaan akomodasi yang nyaman, makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera jemaah, serta pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam muzakarah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat.
“Ke depan, saya ingin penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih mudah, nyaman, dan bermartabat. Kita membutuhkan berbagai masukan agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
