SAMARINDA – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) masih disusun oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltim.  Panitia pengawas (panwas) Kota Samarinda pun mengaku masih menginput data dulu sebelum memberikan ke Bawaslu Kaltim untuk diolah. 

Hal itu diakui Ketua Panwas Kota, Abdul Muin saat ditemui, baru-baru ini.

Ia mengatakan IKP adalah cara untuk mengidentifikasi persoalan. Untuk di kabupaten/kota khususnya Samarinda harus diketahui dulu contoh TPS yang dianggap melakukan pelanggaran.

Diakuinya, persoalan yang paling sering ditemui adalah konflik karena Daftar Pemlih Tetap (DPT). Adapun jumlah DPT Kaltim adalah 2.513.840. Meski sering berulang setiap pilkada namun hal ini termasuk persoalan krusial.

“Itu selalu jadi perbincangan. Makanya harus betul-betul selektif data yang ada. Dipastikan kalau ada yang meninggal ya berarti harus dicoret. Termasuk pula masyarakat yang pindah domisili, status DPT di tempat asalnya harus dihapus,” katanya.

Masih soal DPT, kata Muin, yang juga perlu diwaspadai adalah DPT ganda. Umumnya DPT ganda ditemukan pada masyarakat yang memiliki KTP lebih dari dua. Hal ini menjadi persoalan serius.

“Untuk meminimalisasi DPT ganda, petugas pengawas pemilu di lapangan harus mengawasi secara ketat,”imbuhnya.

Diketahui, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam IKP. Di antaranya profesional penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah. Adapun tingkat kerawanan dinilai dari 0,0 sampai 3,50.

Sementara, Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul menyebut indeks kerawanan tersebut masih disusun. Pihaknya menjelaskan masih menginventarisasi dulu beberapa persoalan. “Nanti kami lihat apakah angkanya sama dengan sebelumnya atau tidak. Karena ini sudah masuk waktu tahapan biasanya akhir tahun,” katanya.

Dia juga menambahkan peng-hitungan indeks rawan pemilu diukur dari pilpres 2014 dan pileg 2015. Ada beberapa daerah yang masalahnya selalu berulang. Namun dia belum berani menyebut. (sab)