KORANKALTIM.COM, JAKARTA – Naskah pidato Mendikbud Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru Nasional 2019 menyita perhatian publik. Dalam naskah yang akan dibacakan Senin (25/11/2019) lalu, Nadiem menyadari selama ini guru menghadapi sejumlah masalah yang merintangi mereka menjalankan tugas membentuk generasi masa depan.

Salah satu masalah yang ia soroti adalah guru memiliki tugas membentuk masa depan bangsa, tapi lebih sering diberi aturan dibandingkan pertolongan. Guru juga ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, namun menurut Nadiem, waktunya habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.

Karenanya, Nadiem meminta para guru untuk memulai perubahan lewat lima langkah, yaitu mengajak kelas berdiskusi bukan hanya mendengar, kemudian beri kesempatan pada murid untuk mengajar di kelas, cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri, dan tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan.

"Saya tidak akan membuat janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia," ucap mantan Bos Gojek itu seperti dikutip dari 'Pidato Mendikbud pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional 2019' di situs Kemendikbud, Sabtu (23/11/2019) akhir pekan lalu.

Namun menurut pemerhati pendidikan Indra Charismiadji, guru akan menghadapi tantangan berat dalam melaksanakan arahan Nadiem tersebut, terutama soal pemangkasan administrasi yang selama membebani.

Indra mengingatkan Nadiem urusan administrasi di daerah di luar Jakarta lebih rumit. Dia berkata para guru akan berhadapan dengan budaya birokrasi yang selama ini sudah terbentuk.

"Tantangan terberat bagi guru dalam menjalankan arahan Mendikbud, karena mereka menghadapi atasan mereka yang sayangnya bukan Mas Menteri melainkan kepala daerah," kata Indra seperti dikutip Antara.

Guru akan berhadapan dengan setumpuk proses administrasi yang merupakan perintah kepala dinas atau kepala daerah. Indra menyebut guru tak akan bisa menolak jika dihadapkan pada situasi seperti itu.

Menurutnya, perlu gebrakan lebih dari sekadar arahan dalam pidato. Dia menilai perlu ada rencana strategis lintas kementerian/lembaga, baik di pusat dan daerah dalam program pendidikan. "Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemendikbud dapat ditunjuk presiden sebagai sektor yang memimpin, tapi implementasi harus kolaborasi dan tidak terbatas anggaran masing-masing," ujarnya.

Selain masalah administrasi, Indra mengatakan masih banyak masalah dalam dunia pendidikan. Dia mencontohkan rasio guru terhadap murid. Selama ini di beberapa daerah ada kekurangan guru, tapi Kemendikbud dan Bank Dunia mencatat Indonesia memiliki rasio guru yang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Tak hanya itu, masalah pengupahan guru juga masih jadi pekerjaan rumah yang menanti Nadiem. Indra meminta Nadiem membenahi tata kelola guru jika ingin menyukseskan visi pembangunan sumber daya manusia yang diusung Presiden Joko Widodo.

"Dari sisi pendapatan, terdapat data menunjukkan bahwa banyak guru yang pendapatannya jauh di bawah upah minimum, tetapi faktanya juga banyak guru yang berpenghasilan belasan bahkan puluhan juta per bulan," papar Indra. (*)