KORANKALTIM.COM, JAKARTA -- Guna meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,3 triliun dalam rangka merevitalisasi sebanyak 5.000 sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia. 

Program ini bertujuan agar kualitas lulusan SMK semakin diserap industri. Ini ditargetkan selesai pada 2024.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa revitalisasi SMK tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja atau vokasi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

“Anggarannya tidak terlalu besar, sekitar Rp 4,3 triliun. Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14 ribu,” katanya  di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10), dilansir dari republika.co.id.

Muhadjir menjelaskan realisasi program itu telah dilakukan sejak 2018 terhadap 300 SMK, pada 2019 sejumlah 300 SMK, dan pada 2020 akan ditingkatkan sebanyak 550 SMK. Jumlah itu akan terus dikembangkan agar bisa mencapai 5.000 pada 2024.

Ia mengatakan, ada lima sektor SMK yang menjadi fokus revitalisasi yaitu pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman atau kelautan, pariwisata, dan energi pertambangan. 

Menurutnya, program vokasi itu dilandasi dari lulusan SMK di Indonesia yang kurang terserap oleh industri karena faktor sertifikasi keahlian yang belum dimiliki serta tidak mendukungnya kurikulum pembelajaran yang ada dengan kebutuhan dunia industri.

Oleh sebab itu, pemerintah juga memperbarui kurikulum agar lebih menyesuaikan dengan dunia kerja yaitu dari supply base menjadi demand base dan menyediakan guru-guru yang berkompeten.

“Diupayakan anak-anak belajarnya sekitar 60-70 persen di industri jadi tidak di kelas,” ujarnya.

Selain itu, hingga saat ini realisasi kerja sama vokasi dengan dunia industri baru mencapai 30 persen. Sehingga masih ada waktu untuk merumuskan standar baku kompetensi sertifikasi yang akan dikeluarkan oleh 930 lembaga sertifikasi nasional dan terakreditasi oleh badan nasional sertifikasi profesi.

“Ini baru mulai bersama-sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) merumuskan standard kompetensi dan sertifikasi. Jadi sekarang siswa SMK di samping nanti mendapatkan ijazah, dia juga akan mendapat sertifikat kemahiran,” katanya.(*)