BALIKPAPAN - PT Pertamina (Persero) angkat bicara soal tuduhan tidak transparan terkait santunan kepada lima korban meninggal dunia akibat terbakarnya minyak di perairan Teluk Balikpapan, pada 31 Maret 2018 lalu.

Manager Communication & CSR Pertamina Region Kalimantan, Yudi Nugraha menuturkan santunan sudah diberikan kepada keluarga korban.

“Kami bukan tertutup cuma gak enak bilang santunan kalo diekspos. Khawatir keluarga tersinggung,” tuturnya kepada Koran Kaltim, Rabu (18/4).

Dia menuturkan santunan sudah diberikan kepada keluarga korban sesuai aturan Kementrian Kelautan.

“Kami sampaikan santunan sesuai dengan aturan Kemetrian Kelautan, nilainya Rp200 juta per korban, kemudian beberapa program pemberdayaan dan beasiswa,” sebutnya.

Selain itu lanjut Yudi keluarga korban juga diberi kesempatan kerja pada mitra bisnis Pertamina. “Selain yang Rp200 juta ada beasiswa dan asuransi pendidikan buat anak, juga ada program pemberdayaan dan kesempatan kerja di mitra bisnis pertamina,”bebernya.

Dia menuturkan dari lima korban tewas, sejauh ini yang sudah direalisasikan kepada 4 korban. “Yang sudah terima 4 dari 5,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya Komisi II DPRD Balikpapan mendesak Pertamina harus terbuka dalam pemberian bantuan santunan kepada para korban terbakarnya minyak di perairan Balikpapan, Sabtu (31/3) lalu. Akibat kenarkaan tumpahan minyak, lima warga meningal dunia akibat terbakar.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa meminta manajemen Pertamina wajib mengambil langkah sterilisasi tumpahan minyak. 

“Manajemen pertamina harus mengambil langkah dulu sudah steril apa belum netralisasi di lingkungan kita. Korban sudah diberi santunan sesuai aturan yang berlaku apa tidak? Apalagi masih banyak muncul kabar ada beberapa korban yang masih belum menerima santunan,” kata Taqwa.

Taqwa menyebut, Manajemen Pertamina saat ini tidak terbuka dalam pemberian santunan kepada para keluarga korban yang meninggal dunia. “Pertamina juga tidak terbuka seperti apa penanganan korban meninggal. Santunan seperti apa ini? Seharusnya dibuka ke publik sehingga satu permasalahan lewat,” ujar Taqwa.

“Kalau ada korban yang belum, misalnya belum dapat santunan, maka publik akan disibukkan lagi dengan mencari tahu. Harus sistematis selesaikan satu persatu jangan tunggu investigasi selesai, siapa yang bersalah bertanggungjawab itu dibebankan siapa yang bertanggungjawab,” jelasnya.

Selain Pemkot yang juga ikut bertanggungjawab atas kejadian itu pihak Pertamina juga wajib menyelesaikan segala dampak yang ditimbulkan atas tumpahan minyak. “Pemkot wajib melindungi seluruh warga, dalam hal ini tentu mendesak ke Pertamina harus bertanggungjawab, pemkot bisa menekan itu,” tandasnya. (yud)