“Kalau sebelum dikeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dari titik nol air surut sampai 4 mil wilayah Pulau Derawan, merupakan kewenangan Berau tetapi saat ini merupakan kewenangan Pemprov Kaltim. Itu masalahnya, berbenturan dengan aturan. Kalau dianggarkan oleh Pemkab Berau juga bisa bermasalah,” kata Sa’ga Rabu (22/9/2021) kemarin.
Menurutnya, upaya dari Pemkab Berau untuk menangani abrasi yang terjadi di Derawan sudah cukup lama dilakukan.
Bahkan, pihaknya bersama instansi terkait, juga pernah melakukan peninjauan pada tahun 2018 lalu untuk diusulkan ke pemprov maupun pusat. Namun hingga tahun 2021 ini, tidak ada tindakan lebih lanjut padahal Pulau Derawan sendiri merupakan salah satu wisata unggulan di Berau dan juga Kaltim. “Belum ada kejelasannya terkait tindak lanjut dari kegiatan itu,” ujarnya.
Sa’ga mengaku penanganan abrasi juga semakin rumit lantaran Pulau Derawan yang merupakan destinasi terkemuka, menjadi habitat satwa langka penyu untuk bertelur sehingga harus diketahui dan mendapatkan rekomendasi dari beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
“Apalagi ada penyu juga di sana. Makanya dari beberapa kementerian ini harus sinkron dulu, baru bisa dilaksanakan penanganan abrasinya,” paparnya. Yang terpenting sekarang adalah pencegahan abrasi dapat segera dilakukan karena dikhawatirkan terus menggerus pasir dan akan berdampak pada kelangsungan sumber air tawar yang berada pada pulau tersebut.
“Sekarang harus dipikirkan juga masyarakat disana. Pulau ini memang tidak mengecil, tapi pergeseran pasir ini lama-lama akan menghilangkan lokasi yang menyerap air tawar. Ini juga harus jadi pertimbangan bagi semua pihak,” tutup Sa’ga.
Penulis: */Tri Romadhoni
Editor: Aspian Nur
