Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah meminta DPA untuk memberikan nasihat mengenai apakah pemerintah dapat menggunakan halaman Facebook dengan cara yang sesuai.
"Pemerintah menginginkan kejelasan dari Meta sesegera mungkin, paling lambat sebelum reses musim panas, tentang bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran kami," kata Alexandra van Huffelen, Menteri Digitalisasi Belanda, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (22/4/2024).
"Jika tidak, sesuai dengan saran DPA, kami terpaksa menghentikan aktivitas kami di halaman Facebook," tambahnya.
Ketua DPA Belanda, Aleid Wolfsen, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah percaya bahwa informasi pribadi dan sensitif mereka berada di tangan yang aman."
"Fakta bahwa hal ini juga dapat melibatkan informasi tentang anak-anak dan remaja menjadikan hal ini semakin penting. Mereka rentan saat online dan membutuhkan perlindungan ekstra," kata Wolfsen dalam pernyataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui Google Terjemahan.
Seorang juru bicara Meta mengatakan kepada CNBC: "Kami pada dasarnya tidak setuju dengan penilaian yang mendasari saran ini, yang merupakan fakta yang salah dan menunjukkan kesalahpahaman mendasar mengenai cara kerja produk kami."
"Kami meninjau semua produk Meta untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang di wilayah tempat kami menawarkan layanan kami, dan akan terus berhubungan dengan Pemerintah untuk memastikan mereka dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat," tambah juru bicara Meta.
Saran DPA menjadi bukti lebih lanjut dari meningkatnya ketidakpercayaan antara regulator Eropa dan Meta. Hal ini diungkap oleh Matthew Holman, mitra teknologi, privasi, dan AI di firma hukum Cripps, kepada CNBC melalui email.
Holman mengatakan kekhawatiran regulator Belanda kemungkinan besar adalah data pengguna yang dibagikan dalam laman departemen pemerintah di platform Meta dan ini dapat menjadi masalah keamanan, risiko pemantauan, atau akses oleh lembaga federal AS.
Editor: Maruly Z
