Laporan disampaikan ke Polres Malina, Sabtu (8/7). FPPM bersama LSM dan sejumlah OKP melaporkan perusahaan karena perusahaan dinilai melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani sehari sebelumnya. Dimana, perusahaan diperbolehkan beraktifitas jika sudah ada rekomendasi dari DLHD. Dan rekomendasi tersebut mesti disampaikan ke FPPM. Sementara, FPPM belum menerima atau mendapatkan tembusan rekomendasi DLHD tersebut.
“Kami menganggap itu melanggar kesepakatan yang sudah dibuat di depan notaris. Karena itulah FPPM kemudian melaporkan perusahaan ke Polres atas tindakan pelanggaran tersebut. “ tegas Steven YL, perwakilan FPPM.
Hal senada juga disampaikan anggota LSM Lintas Sembilan, Machmud Bali. Dia menegaskan bahwa perusahaan dilarang melaksanakan kegiatan penambangan batubara apabila belum mendapatkan rekomendasi dari DLHD. Walaupun DLHD telah menerbitkan rekomendasi tersebut, perusahaan tidak bisa langsung melaksanakan kegiatan penambangan, karena rekomendasi itu mesti disampaikan juga ke FPPM, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lapangan.
“Intinya, jika mengacu pada kesepakatan, meskipun rekomendasi sudah ada mereka belum bisa bergerak. Karena, sesuai kesepakatan, rekomendasi dari DLDH tersebut juga dilaporkan kepada FPPM. Dan FPPM akan melakukan pengecekan ke lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DLHD, Frent Tomi Lukas menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). “Rekomendasi belum kami keluarkan,” tegasnya.
Soal aktifitas pertambangan, Tomi menegaskan bahwa itu bukan kewenangan DDLDH, tetapi kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). (wh)
