Meski tujuanya dari keharusan membayar Dana Kesungguhan jelas, namun voters tetap menolak. Menurut mereka persyaratan tersebut bisa memberatkan bagi calon yang ingin maju. Atas keinginan bersama akhirnya digelar pertemuan para pemilik suara ini Minggu (5/7/2020) malam lalu di sebuah kafe di kawasan Voorfo. Pertemuan yang digelar mulai pukul 20.00 WITA itu dihadiri ketua dan perwakilan klub di bawah naungan PSSI Samarinda.
Mantan pengurus PSSI Samarinda Ony Yahya selaku juru bicara dari para voters kepada wartawan menjelaskan, pertemuan digelar karena merasa tidak nyaman dengan persyaratan berat bagi calon ketua yaitu Dana Kesungguhan Rp50 juta. “Tentu saja klub-klub tidak setuju dengan persyaratan itu karena memberatkan bagi calon ketua terutama yang memang sangat ingin memajukan sepakbola di Samarinda,” kata Ony.
Hadir pada pertemuan tersebut disebutkan Ony antara lain perwakilan dari klub PS Dampak, PS Pengairan, PS Unmul, PS Mars, PS PDAM, PS Anggi Putra, PS Pratama Yudha dan PS Harbi dan beberapa klub lainnya.
“Dari pertemuan itu kami sepakat membuat surat kepada Asprov PSSI Kaltim untuk tidak memasukan persyaratan Dana Kesungguhan Rp50 juta itu demi berjalannya system demokrasi saat pemilihan berlangsung. Alasan kami jelas, kalau dibebani uang Rp50 juta, hanya orang tertentu saja yang akan maju sebagai ketua karena punya uang, padahal belum tentu tahu mengurus sepakbola.,” tegas Ony yang mendapat tugas membuat surat kepada PSSI Kaltim tersebut. “Kami yakin tanpa uang Rp50 Juta itu akan banyak calon dan pilihan ketua umum dan klub bisa menilai mana yang terbaik diantara calon ketua,” imbuhnya.
Namun menurut Ony kalau nantinya permintaan voters ditolak mereka minta calon ketua bertemu dengan seluruh klub, mendengarkan visi misi mereka yang ingin maju. “Kami seluruh klub juga nantinya akan meminta calon ketua membuat surat pernyataan siap mundur kalau terpilih tapi tidak bisa menjalankan program kerja selama 100 hari. Kami tak mau PSSI Kaltim dipimpin ketua yang tak bisa menjalankan roda organisasi seperti pengurus yang sebelumnya. Klub akan mosi tidak percaya kalau pengurus PSSI Samarinda tidak bisa bekerja dan harus diganti oleh PSSI Kaltim kalau itu terjadi,” papar Ony lagi.
Apa yang dilakukan voters ini menurut Ony seimbang dengan persyaratan yang dibuat panitia kongres dengan harapan semua bisa berjalan demi majunya sepakbola di Kota Tepian. “Yang pasti sampai saat ini kami dari klub mendengar ada lima orang yang siap maju jadi calon ketua, tapi itu masih kabar tidak pasti. Bagi voters siapa pun ketua dia harus bisa bekerja dan menjalankan roda organisasi, bisa menghidupkan PSSI Samarinda, bukan menjadi penghidupan di organisasi itu. Kami para voters akan mengontrol PSSI Samarinda sejak awal sampai lima tahun ke depan,” tegasnya.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, H Nasir Balfas jadi caretaker PSSI Samarinda setelah mundurnya H Hasan sebagai ketua. Tommy Ermanto Pasemah ditunjuk sebagai Ketua Komite Pemilihan Kongres Luar Biasa PSSI Samarinda dan membuat persyaratan yang satu diantaranya adalah Dana Kesungguhan Rp50 juta dari calon ketua yang ingin maju, sementara Wakil Ketua harus menyiapkan Rp15 juta dan Eksekutif Komite harus punya duit Rp5 juta. Persyaratan ini paling mendapat sorotan dibanding persyaratan lainnya bagi calon pengurus PSSI Samarinda yang ingin maju. Sampai saat ini tahapan kongres masih berjalan dan H Joha Fajal jadi orang pertama yang sudah mengambil formulir pendaftaran pekan lalu untuk maju sebagai ketua.
Terkait protes voters tersebut, Tommy Ermanto menegaskan pihaknya bergeming. “Tidak ada pencabutan peraturan kongres termasuk soal Dana Kesungguhan. Uang itu bukan untuk siapa-siapa, dikembalikan ke PSSI Samarinda agar bisa menjalankan roda organisasi, tidak seperti pengurus dua periode sebelumnya. Jangan ada multitafsir,” tegas Tommy.
Semua voters sudah mengetahui perihal Dana Kesungguhan itu sebut Tommy dan Asprov PSSI Kaltim sudah setuju dengan persyaratan itu sehingga tak bisa lagi dihilangkan. “Kenapa baru sekarang protes? Harusnya sejak awal. Kalau mereka protes dan mau kirim surat silahkan, tapi tidak ada perubahan dalam peraturan kongres,” ucap Tommy. (*)
Penulis: */Nancy
Editor: Aspian Nur
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 7 Juli 2020
