Namun ia memastikan kenaikan elpiji tidak akan terjadi hingga akhir tahun ini. Sehingga tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang yang lainnya.
“Kalau berakhirnya HET kan sebenarnya tiap tahun, namun kalau pun ada kenaikan itu akan berlaku pada 2 Januari 2018. Hanya saja kami perlu meneliti dulu alasan Pertamina untuk menaikkan, kalau memang tidak perlu bisa jadi tahun depan tidak akan naik kecuali memang dibutuhkan namun kenaikkannya seperti sejarah sebelumnnya antara Rp1000-2000 saja,” jelasnya. Selebihnya, untuk menekan timbulnya kelangkaan gas elpiji khususnya yang bersubsidi, pihaknya telah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak berwewenang seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pihak dunia usaha lainnya.
“Karena yang bersubsidi ini untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan usaha mikro jadi kalau ada yang bergaji sebulan Rp1,5 juta itu tidak masuk dalam MBR apalagi seorang PNS juga tidak masuk dalam MBR. Termasuk warung yang sudah berpenghasilan besar atau resto juga tidak boleh lagi menggunakan elpiji 3 kg (kilogram),” tuturnya.
“Intinya kita tidak ingin ada kenaikan yang signifikan dan membebani masyarakat. Makanya kami harus meneliti dulu alasan kenaikkannya,” tuntas Nusyirwan. (ms)
Namun ia memastikan kenaikan elpiji tidak akan terjadi hingga akhir tahun ini. Sehingga tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang yang lainnya.
“Kalau berakhirnya HET kan sebenarnya tiap tahun, namun kalau pun ada kenaikan itu akan berlaku pada 2 Januari 2018. Hanya saja kami perlu meneliti dulu alasan Pertamina untuk menaikkan, kalau memang tidak perlu bisa jadi tahun depan tidak akan naik kecuali memang dibutuhkan namun kenaikkannya seperti sejarah sebelumnnya antara Rp1000-2000 saja,” jelasnya. Selebihnya, untuk menekan timbulnya kelangkaan gas elpiji khususnya yang bersubsidi, pihaknya telah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak berwewenang seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHR), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pihak dunia usaha lainnya.
“Karena yang bersubsidi ini untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan usaha mikro jadi kalau ada yang bergaji sebulan Rp1,5 juta itu tidak masuk dalam MBR apalagi seorang PNS juga tidak masuk dalam MBR. Termasuk warung yang sudah berpenghasilan besar atau resto juga tidak boleh lagi menggunakan elpiji 3 kg (kilogram),” tuturnya.
“Intinya kita tidak ingin ada kenaikan yang signifikan dan membebani masyarakat. Makanya kami harus meneliti dulu alasan kenaikkannya,” tuntas Nusyirwan. (ms)
