“Memang kita baru mengesahkan lima perda, namun yang terpenting kan kualitas dari sebuat aturan itu,” tegas politisi yang masih aktif sebagai Ketua DPC PAN Samarinda.
Ia pun mengakui keterlambatan pengesahan Raperda ini menjadi Perda lantaran harus mematuhi aturna baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015.
“Dalam permendagri tetang produk hukum daerah itu mewajibkan adanya harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapatkan fasilitasi dari provinsi, itu sebabnya kami pun harus menunggu padahal Raperda tersebut sudah lama selesai,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif menegaskan persoalan pengesahan perda ia percayakan sepenuhnya dengan Ketua Balegda Jasno.
“Ya kalau persoalan perda saya percaya dengan Ketua Balegda saja,” singkat Alphad.
Tak hanya pengesahan lima buah perda, DPRD Samarinda juga merangkainya dalam kegiatan penyusuhan program pembentukan peraturan daerah serta penyampaian pendapat akhir fraksi dan persetujuan DPRD kota Samarinda terhadap raperda tentang APBD tahun 2018. (ms)
“Memang kita baru mengesahkan lima perda, namun yang terpenting kan kualitas dari sebuat aturan itu,” tegas politisi yang masih aktif sebagai Ketua DPC PAN Samarinda.
Ia pun mengakui keterlambatan pengesahan Raperda ini menjadi Perda lantaran harus mematuhi aturna baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015.
“Dalam permendagri tetang produk hukum daerah itu mewajibkan adanya harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapatkan fasilitasi dari provinsi, itu sebabnya kami pun harus menunggu padahal Raperda tersebut sudah lama selesai,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif menegaskan persoalan pengesahan perda ia percayakan sepenuhnya dengan Ketua Balegda Jasno.
“Ya kalau persoalan perda saya percaya dengan Ketua Balegda saja,” singkat Alphad.
Tak hanya pengesahan lima buah perda, DPRD Samarinda juga merangkainya dalam kegiatan penyusuhan program pembentukan peraturan daerah serta penyampaian pendapat akhir fraksi dan persetujuan DPRD kota Samarinda terhadap raperda tentang APBD tahun 2018. (ms)
