Ia pun mengakui selama ini aturan tentang asuransi yang seharusnya menjadi beban pemilik reklame juga belum dituangkan dalam perwali tersebut.
Padahal menurutnya, hal itu penting selain untuk memberikan jaminan jika terjadi insiden atas reklame juga menjamin bagi pemkot untuk melakukan pembongkaran.
“Sebenarnya asuransi itu harus ada. Makanya dalam perwali nanti kami tegaskan lagi mana yang menjadi tanggung jawab pemilik atau kami yang membongkar namun menggunakan dana asuransi itu,” urainya.
Selebihnya ia menyebutkan saat ini reklame yang memiliki izin tersisa hingga 18 tiang yang tersebar di berbagai jalan.
“Kalau sekarang jumlahnya 77 tiang dan tidak main-main sekali penertiban itu Rp5-10 juta. Itu belum yang kami hitung dari reklame yang tidak meiliki izin. Makanya memerlukan anggaran banyak, namun yang selama ini menjalankan hanya dari PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang),” jelasnya.
Ia pun meminta kepada pihak Organisasi, Tata Laksana Hukum Dan Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Bapenda serta Dinas PUPR dapat bekerja sama dalam menertibkan reklame.
“Sudah kami mulai bersihkan, apalagi yang sudah mulai rusak, sudah kami bongkar terutama yang berada di jalan protokol itu paling banyak. Ya pelan-pelanlah kita benahi kita kita ini,” tandas Endang. (ms)
Ia pun mengakui selama ini aturan tentang asuransi yang seharusnya menjadi beban pemilik reklame juga belum dituangkan dalam perwali tersebut.
Padahal menurutnya, hal itu penting selain untuk memberikan jaminan jika terjadi insiden atas reklame juga menjamin bagi pemkot untuk melakukan pembongkaran.
“Sebenarnya asuransi itu harus ada. Makanya dalam perwali nanti kami tegaskan lagi mana yang menjadi tanggung jawab pemilik atau kami yang membongkar namun menggunakan dana asuransi itu,” urainya.
Selebihnya ia menyebutkan saat ini reklame yang memiliki izin tersisa hingga 18 tiang yang tersebar di berbagai jalan.
“Kalau sekarang jumlahnya 77 tiang dan tidak main-main sekali penertiban itu Rp5-10 juta. Itu belum yang kami hitung dari reklame yang tidak meiliki izin. Makanya memerlukan anggaran banyak, namun yang selama ini menjalankan hanya dari PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang),” jelasnya.
Ia pun meminta kepada pihak Organisasi, Tata Laksana Hukum Dan Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Bapenda serta Dinas PUPR dapat bekerja sama dalam menertibkan reklame.
“Sudah kami mulai bersihkan, apalagi yang sudah mulai rusak, sudah kami bongkar terutama yang berada di jalan protokol itu paling banyak. Ya pelan-pelanlah kita benahi kita kita ini,” tandas Endang. (ms)
