“Makanya kalau bahas anggaran itu harus transparan. Ini kan bahas soal teknis namun dalam aturan ini memang tidak ada dijelaskan secara detail, kalau ternyata PAD memang turun maka kita harus mengacu pada fakta yang ada dan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Castro.
Terlepas dari itu ia juga mempertanyakan soal kejadian beberapa interupsi dari anggota dewan. Sebab menurutnya perdebatan tersebut dilontarkan pada Juli lalu dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Jadi mesti dilacak, apakah Pemkot yang terlambat menyampaikan Rancangan KUA-PPAS ini kepada DPRD, ataukah DPRD yang bermalas-malasan membahasnya? Mungkin saja keterlambatan ini berakibat adanya komunikasi yang tidak tuntas,” urainya. Tak hanya itu ia pun mensinyalir adanya kesepakatan dibalik pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah dilakukan sebelum menetapkan KUA-PPAS.
“Jangan sampai terbalik, ada asap baru ada apinya. Kalau seperti itu bisa jadi menyusun RKS tanpa mempertimbangkan skala prioritas karena hanya menyalin dari tahun sebelumnya,” tuturnya.
Untuk itu lanjutnya, ia pun mengembalikan pada aspek penting dalam pembahasan anggaran yaitu transparansi. (ms)
“Makanya kalau bahas anggaran itu harus transparan. Ini kan bahas soal teknis namun dalam aturan ini memang tidak ada dijelaskan secara detail, kalau ternyata PAD memang turun maka kita harus mengacu pada fakta yang ada dan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Castro.
Terlepas dari itu ia juga mempertanyakan soal kejadian beberapa interupsi dari anggota dewan. Sebab menurutnya perdebatan tersebut dilontarkan pada Juli lalu dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Jadi mesti dilacak, apakah Pemkot yang terlambat menyampaikan Rancangan KUA-PPAS ini kepada DPRD, ataukah DPRD yang bermalas-malasan membahasnya? Mungkin saja keterlambatan ini berakibat adanya komunikasi yang tidak tuntas,” urainya. Tak hanya itu ia pun mensinyalir adanya kesepakatan dibalik pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah dilakukan sebelum menetapkan KUA-PPAS.
“Jangan sampai terbalik, ada asap baru ada apinya. Kalau seperti itu bisa jadi menyusun RKS tanpa mempertimbangkan skala prioritas karena hanya menyalin dari tahun sebelumnya,” tuturnya.
Untuk itu lanjutnya, ia pun mengembalikan pada aspek penting dalam pembahasan anggaran yaitu transparansi. (ms)
