Ia mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kaltim yang dihadiri para Kepala DPMPD kabupaten, camat, Apdesi, tenaga ahli, dan para pendamping profesional tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Dalam rakor itu, Jauhar juga mengatakan bahwa penggunaan dana desa tidak boleh sekadar untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran dan laporannya, namun pemanfaatan anggarannya harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi skala desa.
Untuk itu, lanjutnya, penggunaan dana desa tidak boleh untuk kepentingan sesaat dan hanya untuk kelompok tertentu, seperti membeli seragam aparatur desa, semenisasi halaman kantor desa, dan kegiatan lain yang tidak menyentuh kepentingan umum maupun bukan untuk pemberdayaan masyarakat.
Jauhar menambahkan, dana desa harus diprioritas untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat, seperti untuk pembangunan jalan sebagai akses pertanian.
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk pelatihan peningkatan kapasitas warga dalam kaitan pengembangan usaha ekonomi produktif, pembuatan embung desa yang berfungsi sebagai pengairan sawah, termasuk untuk pembangunan fasilitas olahraga yang kemudian disewakan dengan pengelolaan profesional untuk menambah pendapatan asli desa.
“Yang tak kalah penting adalah untuk mendorong terbentuknya BUMDes dan penyertaan modal BUMDes, karena keberadaannya akan mampu menggali potensi lokal, meningkatkan ekonomi perdesaan, dan memberdayakan masyarakat,” paparnya. (ant)
Ia mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kaltim yang dihadiri para Kepala DPMPD kabupaten, camat, Apdesi, tenaga ahli, dan para pendamping profesional tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Dalam rakor itu, Jauhar juga mengatakan bahwa penggunaan dana desa tidak boleh sekadar untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran dan laporannya, namun pemanfaatan anggarannya harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi skala desa.
Untuk itu, lanjutnya, penggunaan dana desa tidak boleh untuk kepentingan sesaat dan hanya untuk kelompok tertentu, seperti membeli seragam aparatur desa, semenisasi halaman kantor desa, dan kegiatan lain yang tidak menyentuh kepentingan umum maupun bukan untuk pemberdayaan masyarakat.
Jauhar menambahkan, dana desa harus diprioritas untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat, seperti untuk pembangunan jalan sebagai akses pertanian.
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk pelatihan peningkatan kapasitas warga dalam kaitan pengembangan usaha ekonomi produktif, pembuatan embung desa yang berfungsi sebagai pengairan sawah, termasuk untuk pembangunan fasilitas olahraga yang kemudian disewakan dengan pengelolaan profesional untuk menambah pendapatan asli desa.
“Yang tak kalah penting adalah untuk mendorong terbentuknya BUMDes dan penyertaan modal BUMDes, karena keberadaannya akan mampu menggali potensi lokal, meningkatkan ekonomi perdesaan, dan memberdayakan masyarakat,” paparnya. (ant)