Penulis : Ayu Norwahliyah 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Polemik sewa kendaraan jabatan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang sempat menyita perhatian publik kini dinyatakan resmi tuntas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. 

Andi Harun secara terbuka mengakui persoalan tersebut sebagai kesalahan dan memastikan tidak ada pengadaan kendaraan pengganti untuk dirinya. Seluruh rangkaian evaluasi sewa kendaraan dinas tersebut telah dirampungkan.
Hasil penyelesaiannya pun sudah dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dari total nilai anggaran sekitar Rp5,3 Miliar, pihak penyedia jasa telah mengembalikan dana sekitar Rp4,4 Miliar yang mencakup pengembalian ke kas daerah serta penyetoran ke rekening pajak. Dengan demikian, selisih sekitar Rp900 Juta menjadi hak penyedia jasa. “Itulah yang menjadi haknya bagi penyedia jasa, dengan hitungan sewa yang telah kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Andi Harun.

Penyampaian transparansi penyelesaian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kekhilafan administrasi yang terjadi. “Setelah melakukan kesalahan kami berani melakukan koreksi atas kesalahan yang ada,” tegasnya.

Usai penyelesaian polemik tersebut, Andi Harun mengakui dirinya kini memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitasnya sebagai kepala daerah. 

Langkah ini diambil guna menghindari adanya masalah baru jika harus menyewa atau membeli kendaraan dinas baru. Saat ini, ia hanya memanfaatkan dua kendaraan dinas yang tersisa dari masa kepemimpinan mantan Wali Kota Syaharie Jaang. “Kalau teman-teman melihat saya memakai kendaraan di luar dua itu, berarti itu kendaraan yang sifatnya pribadi,” tutup Andi Harun.

Editor: Aspian Nur