Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan (nakes) segera dibayarkan.

Kepastian tersebut disampaikan setelah pembayaran TPP nakes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tertunda sejak Juni hingga Agustus 2026.

Penundaan pembayaran itu sebelumnya memicu aksi protes sejumlah nakes RSUD AWS Samarinda pada Selasa (8/9/2026). Mereka menuntut kejelasan pemerintah daerah terkait TPP yang belum diterima.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPP nakes juga telah dimasukkan dalam Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

“Sudah dari awal kita masukkan, ya mudah-mudahan segera disalurkan. Komitmen dari Pemprov sendiri sudah masuk di RKPD Perubahan. Harus beberapa kali lagi kita bilang, ya sudah masuk,” ujar Sri Wahyuni, Senin (14/9/2026).

Ia menjelaskan, belum terbayarnya TPP berkaitan dengan adanya penyesuaian dalam APBD. Menurutnya, penyesuaian tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan pemerintah dalam proses perubahan anggaran.

“Ada penyesuaian saja, biasa memang ada kelebihan, kekurangan. Oleh karena itu TPP ini kita lakukan penyesuaiannya di Perubahan,” ucapnya.

Sri menambahkan, pembahasan terkait teknis penyaluran TPP masih dilakukan. Pemerintah daerah memastikan proses tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah seluruh tahapan penganggaran rampung.

“Nanti secara teknis ya masih kita bahas,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran TPP melalui APBD Perubahan 2026.

Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp172 miliar untuk pembayaran TPP nakes di RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

“Anggaran itu masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2026. Kita sudah memasukkan, tinggal menunggu pengesahan, jika nanti telah disahkan, langsung diproses pembayarannya,” tuturnya.

Editor: Erwin