TPP Tertahan Tiga Bulan, Nakes RSUD AWS Gelar Aksi Tuntut Kepastian

Penulis: Adnan Abdul

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Puluhan hingga ribuan tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda menyuarakan keresahan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum mereka terima selama tiga bulan terakhir.

Aksi tersebut berlangsung di lingkungan RSUD AWS, Selasa (8/9/2026) 07.30 WITA pagi tadi.

Para pegawai membentangkan kain putih panjang dan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk sikap bersama atas belum dibayarkannya TPP sejak Juni 2026.

Keterlambatan itu dinilai mulai membebani pegawai. Pasalnya, kebutuhan sehari-hari hingga kewajiban pembayaran cicilan tetap berjalan, sementara salah satu komponen penghasilan mereka belum diterima.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dr Jaya Mualimin mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan penganggaran TPP yang baru dimasukkan melalui APBD Perubahan 2026.

“Anggaran TPP itu adanya di perubahan tahun 2026. Sudah dimasukkan, tinggal menunggu pengesahan. Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses pembayarannya,” ujar Jaya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp172 Miliar untuk pembayaran TPP. Dari total tersebut, sekitar Rp98 miliar dialokasikan bagi pegawai RSUD AWS, sedangkan anggaran lainnya diperuntukkan rumah sakit milik pemerintah daerah lainnya.

Jika APBD Perubahan segera disahkan, pembayaran TPP yang tertunda berpotensi dilakukan secara rapel. Bahkan, apabila pengesahan kembali mengalami keterlambatan, pembayaran hingga September bisa ikut terakumulasi.

“Mungkin ada rapel kekurangan mulai bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin September, empat bulan. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi anggarannya sudah ada, jadi jangan khawatir,” kata Jaya lagi..

Jaya berharap pengesahan APBD Perubahan dapat dilakukan bulan ini sehingga proses administrasi hingga pencairan TPP bisa segera berjalan.

“Kalau ditanya kapan, mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa ada pengesahan, sehingga bisa segera diproses,” ucapnya.

Manajemen RSUD AWS diminta tidak hanya menunggu proses pengesahan anggaran. Langkah sementara perlu disiapkan untuk membantu pegawai, terutama mereka yang memiliki kewajiban kredit perbankan.

“Saya sudah ingatkan pihak manajemen rumah sakit, karena mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank, agar berkoordinasi. Jangan sampai karyawan ditagih dulu sehingga membuat panik,” ungkap Jaya.

Komunikasi dengan pihak perbankan diperlukan agar pegawai memperoleh kelonggaran selama TPP belum diterima.

Ia juga membuka kemungkinan adanya solusi internal rumah sakit apabila kondisi keuangan memungkinkan.

“Jangan selalu menunggu. Sementara kebutuhan finansial karyawan memang harus dipenuhi. Jangan sampai adanya gejolak,” tegasnya.

Jaya kembali meminta pegawai tidak khawatir berlebihan. Ia memastikan anggaran TPP telah disiapkan dan pencairan akan diproses setelah APBD Perubahan disahkan.

“Yang pertama, jangan panik, karena memang anggarannya sudah ada di perubahan. Kalau nanti sudah disahkan, pasti akan segera dicairkan,” pungkasnya.

Editor: Aspian Nur

Para pegawai membentangkan kain putih panjang dan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk sikap bersama atas belum dibayarkannya TPP sejak Juni 2026.

Keterlambatan itu dinilai mulai membebani pegawai. Pasalnya, kebutuhan sehari-hari hingga kewajiban pembayaran cicilan tetap berjalan, sementara salah satu komponen penghasilan mereka belum diterima.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dr Jaya Mualimin mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan penganggaran TPP yang baru dimasukkan melalui APBD Perubahan 2026.

“Anggaran TPP itu adanya di perubahan tahun 2026. Sudah dimasukkan, tinggal menunggu pengesahan. Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses pembayarannya,” ujar Jaya.