Defisit, Beban Malah Bertambah

SAMARINDA - Sebagai program dari Pemerintah Pusat, sudah menjadi tugas dari Pemkot Samarinda untuk selalu mendukung program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bahkan untuk tahun ini saja, masyarakat yang menjadi tanggungan Pemerintah Pusat sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96.716 orang yang dicover menggunakan BPJS Kesehatan. Sedangkan anggaran yang digelontorkan tidak sedikit yaitu mencapai Rp 26.600 miliar. 

Namun nyatanya hal ini dinilai masih belum memadai. Bahkan pemkot berencana menambah peserta PBI tahun depan hingga 40 ribu lagi. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda Rustam.

“Ya sebenarnya kami juga menginginkan agar jumlah PBI berkurang, khususnya yang menjadi tanggungan daerah,” ujar Rustam. 

Namun nyatanya masih banyak masyarakat Samarinda yang tergolong miskin dan memerlukan bantuan dari pemerintah.

Tak cukup hanya ditanggung oleh pemerintah pusat, masyarakat yang ditanggung sebagai PBI daerah juga masih tergolong banyak

“Untuk tahun ini PBI yang menjadi tanggungan daerah juga sangat banyak mencapai 29690 jiwa. Totalnya PBI daerah yang ditanggung APBD jumlahnya Rp7,36 miliar,” jelasnya. 

Sedangkan tahun depan, Pemkot Samarinda akan mengajukan anggaran Rp8,5 miliar untuk menambah jumlah PBI daerah.

“Meski begitu kami berharap, masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar iuran kesehatan, harusnya bisa mengambil BPJS mandiri. Untuk saat ini kami masih mensinkronisasi dengan Dinsos (Dinsos) data penduduk yang tergolong miskin dan tidak,” terang Rustam.

Selain menambah PBI, penambahan kualitas dari fasilitas kesehatan yang berada di bawah naungan Pemkot Samarinda juga ditingkatkan, yaitu berada di RSUD IA Moeis.

“Jangan sampai RSUD justru kalah pelayanannya dengan rumah sakit tipe C. Kami akan mengupayakan agar RSUD meningkatkan pelayanannya agar penyebaran pelayanan merata,” pungkas Rustam. (ms)