2 menit baca1 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi serta menyuarakan sejumlah persoalan nasional dan daerah, dengan mengusung tajuk “Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri”.
Aksi yang digelar di Simpang Tiga Kinabalu, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (3/9/2026), membawa paket tuntutan yang terdiri dari tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Alfarisi, menyampaikan aksi ini menjadi wadah untuk menyampaikan akumulasi keresahan dan kemarahan masyarakat, terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya Kaltim.
“Kita coba mengaspirasikan akumulasi kemarahan yang terjadi di Kalimantan Timur dan Indonesia. Oleh karena itu kita membawa tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah,” ujar Salman.
Menurutnya, berbagai persoalan nasional turut dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Kalimantan. Salah satunya terkait desakan ialah penetapan status bencana nasional atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk persoalan kualitas udara akibat asap.
Salman menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya mulai dirasakan masyarakat.
"Apalagi kita kini mulai merasakan bahwa kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan saat ini semakin mengkhawatirkan akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ucapnya.
Selain persoalan lingkungan, Salman menyebutkan isu utama yang dibawa dalam aksi ini adalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Aliansi menilai, Kaltim sebagai salah satu daerah penyumbang penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tetapi belum mendapatkan manfaat yang sebanding.
“Kaltim selalu jadi anak tiri, padahal Kaltim merupakan salah satu penyumbang devisa dan penerimaan negara bukan pajak terbesar di Indonesia. Tapi hasilnya tidak (dirasakan) ada di kita,” katanya.
Oleh karena itu, Salman menyebut evaluasi terhadap kebijakan DBH dan penguatan prinsip desentralisasi menjadi tuntutan yang paling mendesak. Menurutnya, persoalan DBH turut berdampak pada berbagai kebutuhan masyarakat di daerah.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) "Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri - Menuju Kemerdekaan 100%"
Poin tuntutan nasional:
1. Tetapkan status bencana nasional (NTT, Sumatera dan Kalimantan).
2. Kembalikan TNI ke barak & tegakkan supremasi sipil.
3. Laksanakan partisipasi yang bermakna dalam hal pengambilan kebijakan pemerintahan.
4. Hapuskan MBG & KDMP/KKMP.
5. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Luar Biasa.
7. Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan ekonomi kesejahteraan masyarakat.
Poin tuntutan daerah:
1. Hentikan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tegakkan kembali desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Hentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim.
3. Hentikan segera bentuk kriminalisasi dan penggusuran paksa di wilayah Kaltim.
4. Wujudkan secara tuntas program digitalisasi birokrasi di Kaltim.
5. Tuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim.
6. Mendesak pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah 3T.
7. Desak reklamasi tambang, berantas tambang ilegal dan sahkan revisi peraturan daerah reklamasi pascatambang di Kaltim.
8. Mendesak DPRD Kaltim untuk segera menjadwalkan dan melaksanakan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.
Aksi yang digelar di Simpang Tiga Kinabalu, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (3/9/2026), membawa paket tuntutan yang terdiri dari tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah.
Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Salman Alfarisi, menyampaikan aksi ini menjadi wadah untuk menyampaikan akumulasi keresahan dan kemarahan masyarakat, terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya Kaltim.
“Kita coba mengaspirasikan akumulasi kemarahan yang terjadi di Kalimantan Timur dan Indonesia. Oleh karena itu kita membawa tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah,” ujar Salman.
Menurutnya, berbagai persoalan nasional turut dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Kalimantan. Salah satunya terkait desakan ialah penetapan status bencana nasional atas bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk persoalan kualitas udara akibat asap.
Salman menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya mulai dirasakan masyarakat.
"Apalagi kita kini mulai merasakan bahwa kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan saat ini semakin mengkhawatirkan akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ucapnya.
Selain persoalan lingkungan, Salman menyebutkan isu utama yang dibawa dalam aksi ini adalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Aliansi menilai, Kaltim sebagai salah satu daerah penyumbang penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tetapi belum mendapatkan manfaat yang sebanding.
“Kaltim selalu jadi anak tiri, padahal Kaltim merupakan salah satu penyumbang devisa dan penerimaan negara bukan pajak terbesar di Indonesia. Tapi hasilnya tidak (dirasakan) ada di kita,” katanya.
Oleh karena itu, Salman menyebut evaluasi terhadap kebijakan DBH dan penguatan prinsip desentralisasi menjadi tuntutan yang paling mendesak. Menurutnya, persoalan DBH turut berdampak pada berbagai kebutuhan masyarakat di daerah.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) "Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri - Menuju Kemerdekaan 100%"
Poin tuntutan nasional:
1. Tetapkan status bencana nasional (NTT, Sumatera dan Kalimantan).
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
2. Kembalikan TNI ke barak & tegakkan supremasi sipil.
3. Laksanakan partisipasi yang bermakna dalam hal pengambilan kebijakan pemerintahan.
4. Hapuskan MBG & KDMP/KKMP.
5. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Luar Biasa.
7. Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan ekonomi kesejahteraan masyarakat.
Poin tuntutan daerah:
1. Hentikan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tegakkan kembali desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Hentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim.
3. Hentikan segera bentuk kriminalisasi dan penggusuran paksa di wilayah Kaltim.
4. Wujudkan secara tuntas program digitalisasi birokrasi di Kaltim.
5. Tuntaskan kelangkaan BBM di Kaltim.
6. Mendesak pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah 3T.
7. Desak reklamasi tambang, berantas tambang ilegal dan sahkan revisi peraturan daerah reklamasi pascatambang di Kaltim.
8. Mendesak DPRD Kaltim untuk segera menjadwalkan dan melaksanakan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
