Selain Nina, ada juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Endang Liansyah yang dipromosikan. Endang kini menjabat posisi baru sebagai Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan.
Asisten III Burhanuddin menyatakan tak ada yang mencolok dari bongkar pasang jabatan di Pemkot Samarinda. Menurut dia, Syaharie Jaang sebagai pucuk pimpinan memiliki hak prerogatif untuk menentukan pejabatnya.
“Ya kebijakan itu memang dari pimpinan. Namun tetap saja hal ini kami laporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” ujar Burhanuddin, kemarin.
Setelah dilaporkan kepada KASN, nama-nama yang diusulkan mendapat pertimbangan. Dengan demikian pengangkatan jabatan sudah mendapat persetujuan dari pusat.
“Hal ini sesuai dengan UU tentang ASN, sehingga pelantikan bisa kami lakukan setelah dapat rekomendasi dari KASN,” urainya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda, Arliansyah. “Prosesnya memang agak lama. Namun hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pusat,” kata Arli.
Arli menjelaskan bongkar pasang pejabat teras di Pemkot Samarinda masih belum rampung. Setidaknya kata dia, masih ada dua jabatan eselon yang masih lowong.
“Posisi Kepala DKK dan Kepala Satpol PP masih kosong, keduanya saat ini dipimpin oleh seorang plt (pelaksana tugas),” urainya.
Plt DKK Samarinda diisi oleh Rustam sedangkan Plt Satpol PP Samarinda dijabat oleh AKBP Ruskan.
“Untuk posisi Pak Ruskan sebenarnya tinggal menunggu keputusan pihak Kepolisian karena statusnya masih sebagai polisi aktif dengan pangkat AKBP,” tutup Arli. (ms)
Selain Nina, ada juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda Endang Liansyah yang dipromosikan. Endang kini menjabat posisi baru sebagai Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan.
Asisten III Burhanuddin menyatakan tak ada yang mencolok dari bongkar pasang jabatan di Pemkot Samarinda. Menurut dia, Syaharie Jaang sebagai pucuk pimpinan memiliki hak prerogatif untuk menentukan pejabatnya.
“Ya kebijakan itu memang dari pimpinan. Namun tetap saja hal ini kami laporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” ujar Burhanuddin, kemarin.
Setelah dilaporkan kepada KASN, nama-nama yang diusulkan mendapat pertimbangan. Dengan demikian pengangkatan jabatan sudah mendapat persetujuan dari pusat.
“Hal ini sesuai dengan UU tentang ASN, sehingga pelantikan bisa kami lakukan setelah dapat rekomendasi dari KASN,” urainya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda, Arliansyah. “Prosesnya memang agak lama. Namun hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pusat,” kata Arli.
Arli menjelaskan bongkar pasang pejabat teras di Pemkot Samarinda masih belum rampung. Setidaknya kata dia, masih ada dua jabatan eselon yang masih lowong.
“Posisi Kepala DKK dan Kepala Satpol PP masih kosong, keduanya saat ini dipimpin oleh seorang plt (pelaksana tugas),” urainya.
Plt DKK Samarinda diisi oleh Rustam sedangkan Plt Satpol PP Samarinda dijabat oleh AKBP Ruskan.
“Untuk posisi Pak Ruskan sebenarnya tinggal menunggu keputusan pihak Kepolisian karena statusnya masih sebagai polisi aktif dengan pangkat AKBP,” tutup Arli. (ms)