Diterangkannya, dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini memang agak unik dan berbeda dengan sebelumnya yang digelar tahun 2015 dan 2017 ini. Tahun itu, KPU juga memulai tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). Terutama Pileg, untuk verifikasi partai dan seterusnya membutuhkan tenaga ekstra.
“Tenaga ekstra itu artinya tahun 2018 mendatang ada empat tahapan yang dilakukan yakni, tahapan pertama Pilbup, kedua Pilgub Kaltim, ketiga Pileg dan terakhir Pilpres, tentunya menjadi pekerja yang cukup berat bagi KPU sendiri. Untuk persiapan Pileg mendatang, maka verifikasi Parpol sendiri kelak dimulai pada bulan Oktober tahun 2017 ini,” katanya.
Sementara, terkait pelaksnakan Pilkada PPU pada prinsipnya KPUD siap tinggal finishing pendanaan untuk melakukan pendatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPUD dengan bupati selaku Pemkab PPU.
“Mungkin setelah lebaran pada awal Juli atau minggu pertama sudah dilakukan penandantangan NPHD, kemudian kita laporkan proses keuangan itu ke Dirjen keuangan, KPU Pusat hingga ketingkat provinsi sehingga anggaran itu bisa digunakan,” tukas Feri.
Untuk diketahui, lanjutnya, besaran anggaran yang disepakati dalam NPHD tersebut sebanyak Rp26,4 miliar selama dua tahun anggaran di tahun 2017 dan 2018 dimana usulan awal KPUD Rp30 miliar lebih. Dan tahun 2017 ini anggaran yang digelontorkan sebesar Rp5,4 miliar.
“Saat ini kami berusaha menaikan jatah salur anggaran ditahun 2017 menjadi Rp10 miliar guna membiayai kegiatan satu bulan diawal tahun 2018 mendatang, pasalnya pencairan anggaran di Janurai dan Februari biasanya proses agak tersendat sementara proses tahapan harus terus berjalan tidak beloh terhenti dan tentunya membutuhkan anggaran,” pungkasnya. (nav)
