Ketua KNPI Kota Samarinda menegaskan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah pada dasarnya akan menghadapi beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik.
Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut tidak perlu dipertentangkan selama tetap berada dalam koridor objektivitas dan bertujuan untuk kemajuan daerah.
Ia mencontohkan sejumlah program pembangunan di Samarinda yang kerap menjadi bahan diskusi publik, seperti pengendalian banjir, penataan kawasan perkotaan, Program Pro Bebaya, hingga pembangunan Terowongan Samarinda.
Berbagai program tersebut, kata dia, perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan dampak yang dihasilkan, bukan hanya dari persepsi yang berkembang di ruang publik.
Sejarah menunjukkan banyak inovasi dan gagasan besar yang pada awal kemunculannya mendapat keraguan dari masyarakat. Dalam teori Diffusion of Innovations yang diperkenalkan Everett Rogers, setiap perubahan atau inovasi umumnya akan menghadapi resistensi sebelum akhirnya diterima secara luas.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kritik tersebut dapat mendorong perbaikan dan memberikan perspektif yang objektif terhadap pembangunan yang sedang berjalan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
KNPI juga menilai media pers dan media sosial memiliki peran penting sebagai instrumen kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, fungsi pengawasan tersebut harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan akurasi informasi agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain pemerintah, ia menilai keberhasilan pembangunan daerah juga bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi seluruh elemen dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, KNPI Samarinda mengajak masyarakat untuk mengedepankan diskusi yang sehat dan berbasis fakta dalam menyikapi berbagai proyek pembangunan. Dengan demikian, kritik dapat tetap berfungsi sebagai pengawas kebijakan, sekaligus menjadi energi positif bagi percepatan pembangunan daerah.
“Pembangunan membutuhkan pengawasan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi publik. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mengawal pembangunan secara konstruktif demi kemajuan Samarinda,” pungkasnya.
Editor: Erwin