Langkah ini dilakukan
untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan dasar
kelistrikan, termasuk di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN.
Kepala
Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyampaikan upaya tersebut telah
menunjukkan hasil yang signifikan. Dari data sebelumnya terdapat 110
desa yang belum berlistrik pada 2024, kini jumlahnya berkurang menjadi
72 desa.
“Program penyediaan listrik bagi desa terjauh,
terluar, dan terisolasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah
daerah. Intervensi dilakukan seperti melalui pemasangan sistem
pembangkit listrik tenaga surya yang dinilai lebih efektif untuk wilayah
dengan kondisi geografis sulit dijangkau,” ujar Bambang, Senin
(1/6/2026).
Beberapa desa menurutnya seperti Batoq Kelo, Wana
Pariq, dan Tri Pariq menjadi contoh keberhasilan program tersebut.
Setelah puluhan tahun belum menikmati listrik, menurut Bambang,
masyarakat kini dapat memperoleh pasokan energi yang lebih stabil tanpa
harus bergantung pada genset berbahan bakar solar.
“Dulu
masyarakat harus mengeluarkan biaya rutin untuk membeli solar, sekarang
mereka menggunakan energi matahari (solar cell) yang jauh lebih efisien
dan membantu aktivitas sehari-hari,” ucapnya.
Bambang menjelaskan,
kehadiran listrik membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.
Selain mendukung aktivitas rumah tangga, listrik juga membantu proses
belajar anak-anak pada malam hari serta memudahkan berbagai kegiatan
ekonomi warga.
Walaupun begitu, diakuinya pemerintah masih
menghadapi tantangan dalam melistriki desa-desa yang sangat terpencil.
Saat ini masih terdapat sekitar 36 desa yang masuk kategori terisolasi
dan memerlukan penanganan khusus.
“Berdasarkan evaluasi yang
kita lakukan, kini kita lebih mengutamakan sistem Alat Penyalur Daya
Listrik (APDAL) atau pembangkit tenaga surya per rumah tangga
dibandingkan sistem komunal,” katanya.
Model tersebut, dinilai
Bambang lebih efektif dari sisi pengelolaan dan pemeliharaan.
Menurutnya juga, sistem komunal sering terkendala karena membutuhkan
manajemen bersama serta jaringan distribusi yang panjang.
“Sementara
banyak desa sasaran memiliki jarak antardusun hingga 4 sampai 8
kilometer, sehingga pengoperasiannya menjadi kurang efisien,” terangnya.
Editor: Erwin