“Kami masih waras, jangan pilih Anggota DPR dan partai politik pendukung yang mendukung Hak Angket,” teriak puluhan massa KMSAK didepan Taman Samarendah.
Sementara itu Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan tidak ada alasan dan tujuan yang dapat diterima secara hukum untuk melanjutkan hak angket ini.
“Ini salah satu contoh sikap perwakilan rakyat yang plin plan dan tentu ini sangat berbahaya bagi edukasi politik publik. Pansus angket KPK adalah pansus yang ilegal, untuk itu KPK tidak punya kewajiban untuk meladeni pansus angket tersebut, termasuk pemanggilan yang dilakukan dikemudian hari,” terangnya.
Selain itu menurutnya, Pansus angket KPKjuga dianggap sebagai upaya politis DPR untuk melindungi kepentingan anggotanya yang sedang tersangkut masalah korupsi, khususnya yang terkait dengan korupsi pengadaan e-KTP.
“Untuk rakyat Indonesia, jangan pernah memilih anggota DPR dan Partai Politik inisiator dan pendukung hak angket terhadap KPK. Kami pun meminta agar pemerintah dapat usut tuntas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Untuk KPK, segera memanggil dan memeriksa anggota-anggota DPR yang disebutkan dalam dakwaan,” urainya.
“Melalui aksi ini kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap memelihara kewarasan dan terus membangun serta menguatkan solidaritas dalam menyokong KPK serta menyelamatkan agenda-agenda pemberantasan korupsi,” pungkas Rupang. (ms)
“Kami masih waras, jangan pilih Anggota DPR dan partai politik pendukung yang mendukung Hak Angket,” teriak puluhan massa KMSAK didepan Taman Samarendah.
Sementara itu Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan tidak ada alasan dan tujuan yang dapat diterima secara hukum untuk melanjutkan hak angket ini.
“Ini salah satu contoh sikap perwakilan rakyat yang plin plan dan tentu ini sangat berbahaya bagi edukasi politik publik. Pansus angket KPK adalah pansus yang ilegal, untuk itu KPK tidak punya kewajiban untuk meladeni pansus angket tersebut, termasuk pemanggilan yang dilakukan dikemudian hari,” terangnya.
Selain itu menurutnya, Pansus angket KPKjuga dianggap sebagai upaya politis DPR untuk melindungi kepentingan anggotanya yang sedang tersangkut masalah korupsi, khususnya yang terkait dengan korupsi pengadaan e-KTP.
“Untuk rakyat Indonesia, jangan pernah memilih anggota DPR dan Partai Politik inisiator dan pendukung hak angket terhadap KPK. Kami pun meminta agar pemerintah dapat usut tuntas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Untuk KPK, segera memanggil dan memeriksa anggota-anggota DPR yang disebutkan dalam dakwaan,” urainya.
“Melalui aksi ini kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap memelihara kewarasan dan terus membangun serta menguatkan solidaritas dalam menyokong KPK serta menyelamatkan agenda-agenda pemberantasan korupsi,” pungkas Rupang. (ms)
