Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Erli Sopiyansyah mengatakan, aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian demonstrasi sebelumnya. Dalam aksi di Kejati Kaltim, massa menyerahkan sejumlah dokumen yang diklaim berisi temuan terkait kebijakan pemerintah daerah.
“Ya hari ini kita lakukan kembali aksi lanjutan. Tadi pagi kami sudah melaksanakan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan hari ini kami menyerahkan semua data-data yang kami rangkum dari berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kaltim,” kata Erli kepada Korankaltim di sela aksi.
Dokumen tersebut memuat dugaan persoalan terkait penggunaan APBD hingga kebijakan gubernur yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum. “Yang menyangkut APBD, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan gubernur, termasuk data-data yang tidak pernah dipublikasikan dan itu menjadi temuan kami,” paparnya.
Erli mengklaim dokumen yang diserahkan setebal 36 halaman. Massa aksi juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga gubernur dalam sejumlah proyek strategis di Kalimantan Timur. “Dugaan kami ada adiknya Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur beberapa proyek-proyek besar strategis di Kalimantan Timur,” sebut Erli lagi.
Selain melapor ke Kejati, massa mendatangi Kantor Gubernur Kaltim untuk menyampaikan tuntutan politik. Erli menegaskan pihaknya tidak menyerukan pemakzulan, melainkan meminta gubernur mengundurkan diri secara sukarela. “Bukan pemakzulan, tapi kami mengingatkan kepada Pak Gubernur, kalau malu dengan masyarakat Kaltim, ya lebih baik mundur,” tegasnya.
DPRD Kaltim juga diminta bersikap tegas dan tidak ragu mengambil langkah politik atas tuntutan masyarakat tersebut.
Editor: Aspian Nur
