Di tengah masifnya pembangunan IKN dan masuknya berbagai industri baru, Rudy menilai Kaltim tidak bisa terus bergantung pada sektor batu bara dan minyak serta gas (migas) yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara angka, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada sumber daya alam yang ekstraktif. Fokus ke depan harus pada pembangunan manusia, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” tegas Rudy, Kamis (14/5/2026).
Pernyataan itu menjadi sinyal keras pemerintah daerah mulai melihat ancaman di balik euforia investasi dan pembangunan IKN. Sebab, tanpa kesiapan tenaga kerja lokal, masyarakat Kaltim berpotensi hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi Kaltim memang kerap berada di atas rata-rata nasional karena ditopang sektor tambang dan migas. Namun di sisi lain, persoalan klasik seperti ketimpangan pembangunan, kualitas pendidikan, hingga daya saing tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Rudy menilai IKN seharusnya menjadi momentum untuk membongkar pola pembangunan lama yang terlalu bergantung pada komoditas mentah. Ia menegaskan Kaltim harus mulai bergerak menuju hilirisasi industri dan ekonomi berbasis pengetahuan.
Menurutnya, bonus sumber daya alam tidak akan berarti apabila daerah gagal menciptakan SDM yang mampu bersaing menghadapi arus industrialisasi dan teknologi.
“Kita punya bonus demografi dan bonus sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kalau manusianya tidak siap, kita hanya akan jadi pasar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi daerah. Rudy menilai investasi tidak akan bertahan apabila kondisi sosial dan tata kelola pemerintahan tidak kondusif.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen daerah mulai dari pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga masyarakat menjaga situasi Kaltim tetap stabil di tengah percepatan pembangunan.
Tak hanya itu, Rudy turut menyinggung persoalan integritas dalam pemerintahan. Ia mengingatkan pembangunan ekonomi tanpa tata kelola yang bersih justru berpotensi melahirkan ketimpangan dan masalah baru.
Menurutnya, semangat antikorupsi harus dibangun sejak dunia pendidikan agar pembangunan di Kaltim tidak hanya menghasilkan gedung dan investasi besar, tetapi juga kualitas moral masyarakat.
“Antikorupsi tidak boleh hanya jadi slogan. Itu harus menjadi budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Editor: Erwin