Peristiwa ini memicu gelombang empati masyarakat sekaligus sorotan terhadap efektivitas sistem perlindungan sosial dan pendataan warga miskin di Kaltim.
Menanggapi kasus tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan pentingnya pembaruan dan validasi data masyarakat miskin agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor utama agar pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dan tidak ada lagi masyarakat yang luput dari perhatian.
“Hal ini menunjukkan betapa pentingnya data yang akurat. Bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Ishak saat dikonfirmasi belum lama ini.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan sosial selama ini bergantung pada usulan pemerintah kabupaten dan kota yang berasal dari pendataan tingkat desa, kelurahan hingga RT.
Karena itu, peran aktif aparatur di tingkat paling bawah dinilai sangat penting dalam mendeteksi kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.
Ishak mengakui, masih ada kemungkinan warga yang sebenarnya layak menerima bantuan sosial namun belum masuk dalam basis data penerima bantuan.
Kondisi tersebut bisa terjadi akibat minimnya laporan atau kurang optimalnya proses pendataan di lapangan.
“Nah, mungkin ada masyarakat yang terlewatkan dari pendataan, sementara mereka juga berada dalam kondisi sakit atau kesulitan ekonomi,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor kepada pihak RT, kelurahan, maupun pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan ekonomi atau kondisi darurat sosial.
Menurutnya, laporan cepat dari masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memberikan penanganan sesegera mungkin.
“Keluarga atau warga jangan sungkan menyampaikan kondisi yang dialami kepada RT atau kelurahan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dinsos Kaltim kata dia, telah memiliki mekanisme respons cepat untuk menangani kondisi kedaruratan sosial di masyarakat. Namun, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila informasi diterima lebih awal.
“Kalau cepat diketahui, ada respons cepat yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kondisi darurat,” jelas Ishak.
Meski demikian, kasus Mandala dinilai menjadi pengingat bahwa masih terdapat persoalan mendasar dalam sistem perlindungan sosial daerah, khususnya terkait pendataan warga miskin dan distribusi bantuan.
Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota, disebut akan terus melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak. Jika ada warga dengan kondisi seperti ini, segera laporkan agar dapat cepat ditangani,” pungkasnya.
Editor: Erwin