Hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah ditengah tren penurunan angka kemiskinan ditingkat provinsi dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan, persoalan kemiskinan di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan.
Faktor wilayah dengan cakupan daerah yang luas seperti Kukar dan Kutim menghadapi tantangan lebih besar, dalam pemerataan pembangunan serta distribusi bantuan sosial kepada masyarakat.
“Setiap daerah punya persoalan masing-masing, sehingga pendekatan penanganannya juga harus berbeda dan lebih spesifik,” kata Andi Kamis (7/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim periode 2021 - 2025, Kukar menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada 2025, yakni mencapai 54,99 ribu jiwa. sementara Kutim berada di posisi kedua dengan 34,91 ribu jiwa.
Peringkat ketiga Kota Samarinda dengan jumlah penduduk miskinnya mencapai 30,45 ribu jiwa. Dari ketiga daerah tersebut tercatat menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kaltim selama lima tahun terakhir.
Selain faktor geografis, struktur ekonomi daerah juga memengaruhi tingkat kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Apalagi beberapa wilayah di Kaltim masih bergantung pada sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan. "Ketergantungan terhadap sektor tersebut membuat daerah lebih rentan ketika terjadi perlambatan ekonomi maupun fluktuasi harga komoditas," sebut Andi.
Dinsos Kaltim terus mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi di daerah masing-masing. Walaupun begitu, kondisi kemiskinan di Kaltim menurutnya, secara umum terus mengalami perbaikan. "Jumlah penduduk miskin ditingkat provinsi tercatat turun dari 241,77 ribu jiwa pada 2021 menjadi 199,71 ribu jiwa pada 2025. Selain itu persentase kemiskinan juga menurun dari 6,54 persen menjadi 5,17 persen," tutup Andi.
Editor: Aspian Nur