1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi soroti rencana penghapusan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2027.
Darlis menilai, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu pemerataan pembangunan serta keseimbangan fiskal antarwilayah.
Dia menegaskan, usulan yang disampaikan lembaganya, termasuk terkait Bankeu, merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah melalui pembahasan internal dan tidak mengalami perubahan.
Ia memastikan seluruh poin yang diajukan tetap sesuai dengan aspirasi awal yang dihimpun dari anggota dewan.
“Berbagai usulan itu berasal dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD yang dikumpulkan melalui kegiatan reses,” kata Darlis belum lama ini.
Aspirasi tersebut, kemudian dirumuskan menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam kebijakan anggaran daerah.
Darlis menjelaskan, selama ini Bankeu memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang belum sepenuhnya tersentuh program organisasi perangkat daerah (OPD).
“Keberadaan skema ini mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di tingkat lokal secara lebih merata,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia menilai polemik yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, tidak lepas dari munculnya dorongan untuk menghapus skema Bankeu.
Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, hal itu dinilai dapat mengurangi fungsi representasi anggota dewan terhadap konstituennya di dapil.
“Selain menyangkut aspek representasi, Bankeu juga dipandang penting dalam menjaga keseimbangan kemampuan keuangan antar kabupaten dan kota,” sebutnya lagi.
Darlis menekankan, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama, sehingga bantuan keuangan menjadi salah satu instrumen untuk menutup kesenjangan tersebut.
Di sisi lain, ia mengungkapkan Gubernur Kaltim telah menyatakan komitmen untuk kembali membuka ruang bagi skema bantuan keuangan dalam perencanaan anggaran mendatang.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh DPRD, meskipun mereka menegaskan akan tetap melakukan pengawasan agar komitmen tersebut benar-benar diwujudkan.
“Tentu kami berkomitmen terus mengawal keberlanjutan mekanisme bankeu agar tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
