Dorongan itu juga menguat seiring kebijakan di sejumlah SMK yang melarang siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) membawa kendaraan, yang mulai diberlakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga akademisi Teknik Sipil Universitas Mulawarman Tiopan HM Gultom menilai, layanan angkutan umum di Samarinda saat ini belum mampu mengikuti dinamika perkembangan kota.
Ia menyebut, perubahan pola aktivitas warga serta meluasnya kawasan permukiman belum diimbangi dengan sistem transportasi yang memadai.
“Pergerakan masyarakat terus berkembang, tetapi layanan angkutan umum kita belum sepenuhnya beradaptasi dengan kondisi tersebut,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam konsep transportasi, keberhasilan angkutan umum sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses. Namun, tidak semua warga bersedia berjalan kaki dalam jarak jauh untuk mencapai titik layanan. Rata-rata, masyarakat hanya mau berjalan sekitar 50 hingga 100 meter.
Kondisi ini menjadi tantangan di sejumlah kawasan perumahan baru yang jaraknya cukup jauh dari jalan utama. Di beberapa wilayah, jarak tersebut bahkan mencapai ratusan meter, sehingga membuat warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
“Kalau akses ke angkutan umum terlalu jauh, masyarakat cenderung beralih ke kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis,” jelasnya.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penerapan sistem transportasi terintegrasi dengan konsep feeder atau angkutan pengumpan. Skema ini memungkinkan kendaraan berukuran kecil menjangkau kawasan permukiman, kemudian menghubungkannya dengan moda utama di jalur besar.
“Armada kecil tetap bisa beroperasi di jalan dengan lebar terbatas, sehingga pelayanan angkutan umum tetap bisa menjangkau masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, pengembangan transportasi publik dinilai tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mendukung penataan kota dan meningkatkan interaksi sosial antarwarga.
“Transportasi publik bukan sekadar alat mobilitas, tetapi juga bagian dari membangun konektivitas dan kualitas kehidupan kota,” tambahnya.
Ia pun menegaskan, pembenahan angkutan umum tidak bisa terus ditunda. Samarinda dinilai membutuhkan langkah konkret agar sistem transportasi publik dapat berkembang dan menjadi solusi atas persoalan kemacetan.
“Ini sudah menjadi kebutuhan mendasar. Tanpa perbaikan, beban lalu lintas akan terus meningkat,” pungkasnya.
Editor: Erwin