Polemik Hak Buruh, Kuasa Hukum dan Disnaker Kaltim Berbeda Pandangan

Di tengah tarik ulur klaim penyelesaian, kuasa hukum karyawan dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pernyataan berbeda terkait realisasi pembayaran hak pekerja.

Kuasa hukum karyawan Nason Nadeak, melontarkan kritik keras terhadap Disnakertrans Kaltim yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Ia menyebut perusahaan telah lama melakukan pelanggaran, khususnya terkait upah lembur dan pembayaran upah di bawah ketentuan minimum.

“Faktanya, pelanggaran ini terjadi berulang-ulang dan bertahun-tahun. Namun Disnaker Provinsi Kalimantan Timur terkesan membiarkan, sehingga hak-hak buruh terus dirugikan,” ujarnya pada Selasa (28/4/2026)

Nason mengungkapkan, berdasarkan penetapan ulang pengawas ketenagakerjaan, PT Inti Boga Mandiri diwajibkan membayar kekurangan upah dan upah lembur kepada puluhan pekerja dengan nilai total mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

“Penetapan itu sudah final dan mengikat. Seharusnya wajib dilaksanakan, bahkan bisa ditindak secara pidana jika tidak dijalankan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya perjanjian bersama (PB) antara perusahaan dan sebagian karyawan yang dinilai merugikan karena menghilangkan hak-hak normatif pekerja.

“Perjanjian tersebut kami anggap cacat hukum karena menghapus hak-hak pekerja, bahkan dibuat tanpa melibatkan kuasa hukum yang sah,” katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Disnakertrans Kaltim Siti Khotijah memastikan, kewajiban perusahaan telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pembayaran upah kerja dan upah kerja lembur PT Inti Boga Mandiri sudah dilaksanakan pihak perusahaan kepada karyawan secara langsung,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembayaran itu mengacu pada hasil penetapan ulang yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, sehingga penetapan sebelumnya dari pengawas provinsi tidak lagi berlaku.

“Perusahaan membayarkan sesuai hasil perhitungan penetapan ulang dari kementerian. Maka penetapan pengawas provinsi dicabut dan digantikan oleh penetapan dari kementerian,” jelasnya.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan masih adanya polemik dalam penyelesaian kasus tersebut. Publik pun menyoroti peran pengawasan pemerintah dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja dapat berjalan optimal dan transparan.

Editor: Erwin

Polemik Hak Buruh, Kuasa Hukum dan Disnaker Kaltim Berbeda Pandangan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini