2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Kader Partai Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menanggapi permohonan maaf Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Rudy melalui akun Instagram pribadinya, menyusul kontroversi pernyataannya yang menyinggung relasi kekuasaan dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden RI Prabowo Subianto.
Reza menilai langkah gubernur tersebut sebagai bentuk introspeksi di tengah sorotan publik. Namun, ia menegaskan bahwa permintaan maaf itu belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.
“Saya mengapresiasi sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik. Namun, pernyataan maaf tersebut tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya, sehingga saya anggap masih setengah hati,” ujarnya pada media ini, Senin (27/4/2026).
Ia menyoroti pernyataan Rudy sebelumnya yang membandingkan relasi kekuasaan di lingkungan Pemerintah Pemprov Kaltim dengan hubungan antara Hashim Djojohadikusumo dan Presiden RI.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kritik publik terkait penempatan sejumlah posisi strategis di lingkaran pemerintahannya. Salah satunya adalah Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Dalam struktur tersebut, posisi Wakil TAGUPP diisi oleh Hijrah Mas’ud yang merupakan adik kandungnya.
Menurut Reza, perbandingan itu berpotensi menimbulkan tafsir yang keliru, terutama terkait isu nepotisme dan profesionalisme.
Ia menegaskan permintaan maaf seharusnya disertai langkah konkret, termasuk pencabutan pernyataan yang menjadi polemik serta penyampaian permintaan maaf secara langsung kepada pihak yang disebut.
“Selama pernyataan tersebut belum dicabut dan permintaan maaf belum disampaikan secara langsung kepada Presiden RI dan Bapak Hashim, publik berhak menilai klarifikasi yang dilakukan belum menyentuh substansi,” tegasnya.
Politisi Karang Paci itu juga menilai, klarifikasi yang ideal bukan sekadar menyampaikan perasaan, melainkan harus berorientasi pada pemulihan etika publik dan tata kelola kekuasaan.
Selain menanggapi polemik tersebut, Reza memastikan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, diantaranya, mengawal komitmen-komitmen yang disampaikan gubernur dalam permohonan maafnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang inklusif dalam pemerintahan.
Menurutnya, seorang gubernur harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai unsur, mulai dari legislatif, yudikatif, pers, hingga masyarakat.
“Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi. Selama ini terkesan berjalan sendiri, bahkan pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu,” ujarnya.
Reza menekankan kritik, masukan, dan kontrol sosial merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Dirinya berharap, ke depan komunikasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dapat terjalin lebih baik.
“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan. Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
