Akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, secara terbuka menyampaikan kecurigaannya terhadap lambannya penetapan pejabat definitif di sejumlah OPD.
“Saya tanya ke Bu Sekda, sudah setahun janji Pak Gubernur molor terus terkait penggantian PLT kepala OPD. Saya yakin ada konflik kepentingan, karena mau menempatkan orang tertentu di situ,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah. Ia menilai, ketidakpastian jabatan justru membuka ruang tarik-menarik kepentingan di internal birokrasi.
“Bu Sekda tidak berani menjawab,” tambahnya.
Di sisi lain, Purwadi juga mengkritik langkah pemerintah yang justru membentuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) di tengah persoalan struktural yang belum selesai.
“Tapi malah anda bentuk tim ahli yang 47 orang itu. Salah resep. Seharusnya diselesaikan dulu persoalan PLT ini,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa posisi kepala OPD definitif memiliki peran vital dalam menjaga arah kebijakan tetap konsisten dan terukur. Tanpa kepemimpinan yang jelas, menurutnya, program percepatan pembangunan sulit berjalan efektif.
“OPD itu ibarat mesin penggerak. Kalau rodanya bocor, mau dipacu sampai 300 km/jam pun tidak akan sampai,” pungkasnya.
Editor: Erwin