Proses pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan ini dilakukan di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada Jumat (17/4/2026) sore.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memverifikasi lokasi pegawai secara waktu nyata (real time) guna mencegah manipulasi posisi.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada instruksi nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong transformasi perilaku kerja digital di lingkup birokrasi.
“Upaya penghematan BBM, listrik, dan mobilitas kendaraan maupun orang, salah satunya dengan WFH satu hari dalam seminggu, dan kami tetapkan setiap Jumat,” ujar Andi Harun.
Guna memastikan produktivitas tetap terjaga, Pemkot Samarinda mengembangkan dashboard monitoring yang mampu mengukur berbagai indikator, mulai dari konsumsi energi hingga aktivitas kerja staf secara daring.
Dalam praktiknya, para ASN wajib melakukan absensi sebanyak tiga kali dalam sehari melalui fitur geo-tagging. Meski bertugas dari rumah, pegawai tetap diharuskan mengenakan pakaian dinas resmi dan mengunggah dokumentasi foto serta laporan harian.
“Kalau tidak dibuatkan sistem, kita sulit mengukur apakah yang bersangkutan benar-benar bekerja di rumah. Karena itu semua kita validasi, termasuk laporan harian dan aktivitasnya,” tegas Andi Harun.
Ia memastikan seluruh agenda koordinasi, termasuk rapat-rapat kedinasan, tetap terlaksana normal tanpa hambatan.
Bagi pegawai yang terbukti melanggar ketentuan, Pemkot Samarinda juga telah menyiapkan mekanisme penegakan disiplin yang akan diproses langsung oleh pihak inspektorat.
“Kalau ada pelanggaran akan diproses sesuai hukum disiplin kepegawaian. Setelah bukti cukup akan diperiksa dan diberikan sanksi sesuai bobot pelanggaran,” katanya.
Sistem pengawasan dirancang dengan fitur kompleks yang dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti ponsel maupun laptop, dengan keamanan teknis yang terjaga.
Kendati didukung teknologi mutakhir, Andi Harun mengakui tetap adanya potensi celah dalam penggunaan perangkat.
“Kita sudah siapkan alat untuk mendeteksi, tapi tetap ada kemungkinan celah. Karena itu pengawasan masyarakat juga kita butuhkan,” pungkasnya.
Editor: Erwin