Jelang Aksi 21 April, BEM Unmul Kritik Respons Pemprov Kaltim dan Dugaan Eksploitasi Pendidikan

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Menjelang aksi demonstrasi 21 April, Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dinilai berupaya meredam gerakan mahasiswa.

Ia menilai respons pemerintah terhadap rencana aksi tidak hanya defensif, tetapi mulai mengarah pada intervensi ruang-ruang pendidikan. Salah satunya melalui dorongan testimoni dukungan yang disebutnya tidak lahir secara independen.

“Hari ini kita melihat respons buruk Pemprov dalam menyambut aksi 21 April. Ada eksploitasi ruang pendidikan untuk membangun opini seolah-olah semua baik-baik saja, padahal sejak awal programnya bermasalah,” tegasnya kepada Korankaltim.com, Rabu (15/4/2026).

Hiththan juga menyinggung adanya dugaan tekanan terhadap pihak tertentu untuk memberikan pernyataan dukungan. Selain itu, forum-forum yang digelar pemerintah dinilai sebagai bagian dari upaya membentuk narasi tandingan terhadap kritik mahasiswa.

Menurutnya, video yang disampaikan Sudarno yang mempertanyakan sikap mahasiswa merupakan bagian dari strategi deeskalasi atau penggembosan gerakan.

“Itu bukan sekadar pernyataan biasa. Kami melihat ada upaya menggiring opini publik agar aksi ini terlihat tidak relevan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aksi 21 April tidak lahir tanpa dasar. Kritik terhadap program Gratispol, kata dia, berangkat dari ketimpangan realisasi di lapangan yang dinilai belum merata di sejumlah kampus, termasuk di Samarinda.

“Ini janji kampanye yang tidak dijalankan maksimal. Tidak semua mahasiswa merasakan. Jadi jangan dibalik seolah-olah kami yang tidak tahu diri,” katanya.

Lebih jauh, Hiththan menantang pemerintah untuk membuka ruang debat publik secara terbuka. Ia mengaku siap mengadu data terkait berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

“Saya berani adu data, berani berdebat. Kami tantang Pemprov, kami tantang gubernur untuk bicara terbuka. Jangan hanya bangun narasi,” tegasnya.

Ia juga membantah tudingan gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tertentu. Menurutnya, aksi yang akan digelar justru membawa aspirasi masyarakat luas yang merasa belum terakomodasi.

“Kalau dibilang ditunggangi, iya. Kami ditunggangi kepentingan rakyat,” ucapnya.

Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari polemik rumah jabatan, pengadaan mobil dinas, hingga isu tenaga ahli di lingkungan pemerintah provinsi.

Dengan berbagai persoalan tersebut, BEM KM Unmul memastikan aksi 21 April tetap digelar. Mereka menegaskan, tekanan terhadap gerakan mahasiswa tidak akan menghentikan upaya menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah di Kaltim.

Editor: Erwin