Tanpa Bankeu 2027, Fungsi Representasi DPRD Kaltim Dinilai Terancam Melemah

Kebijakan tersebut, dinilai berpotensi membawa dampak serius terhadap peran dan fungsi lembaga legislatif daerah.

Menurut Reza, Bankeu selama ini menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan di daerah.

Tanpa adanya dukungan tersebut, DPRD dinilai akan kesulitan mengawal realisasi kebutuhan riil masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun komunikasi langsung dengan konstituen.

“Ketika instrumen implementasi seperti Bankeu dihilangkan maka kemampuan DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terealisasi menjadi sangat terbatas,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, dia menekankan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penganggaran, tetapi juga menyentuh inti dari fungsi representasi DPRD.

Fungsi penganggaran yang selama ini menjadi salah satu pilar utama kerja legislatif, berpotensi kehilangan substansi apabila ruang intervensi terhadap program pembangunan semakin dipersempit. Dalam kondisi tersebut kata Reza, legitimasi politik DPRD di mata publik dikhawatirkan akan mengalami penurunan.

Politisi Gerindra itu menilai, masyarakat bisa saja memandang DPRD tidak lagi memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat kebijakan.

“Jika aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti secara konkret, maka kepercayaan publik terhadap DPRD akan tergerus,” tambahnya.

Reza juga mengingatkan dalam sistem demokrasi daerah, DPRD memiliki posisi strategis sebagai representasi rakyat sekaligus pengawas jalannya anggaran daerah.

Oleh karena itu, keberadaan instrumen seperti bankeu dan pokir seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari mekanisme demokrasi, bukan sekadar prosedur administratif.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) itu juga menilai, tanpa peran yang kuat dalam penganggaran dan implementasi program, DPRD berisiko bergeser dari lembaga representatif menjadi sekadar bagian dari formalitas birokrasi.

“Padahal, DPRD bukan pelengkap. Kita adalah penjaga utama agar APBD tetap berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Sejumlah pihak kini mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut, agar keseimbangan antara efisiensi anggaran dan fungsi representasi politik tetap terjaga.

Tanpa itu tegas Reza, dikhawatirkan arah pembangunan daerah justru semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Editor: Erwin

Tanpa Bankeu 2027, Fungsi Representasi DPRD Kaltim Dinilai Terancam Melemah

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini